1 Juta Hektar Sawah Alih Fungsi Lahan , Swasembada Pangan Banyak Tantangan

BOGOR - Usaha untuk mencapai swasembada pangan tak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangannya banyak sekali. Salah satunya, lahan pertanian yang semakin sempit. Dalam 10 tahun terakhir, 1 juta hektare sawah hilang karena alih fungsi lahan.

Fakta ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, sebaran sawah terus berkurang setiap tahun, yang membuat pasokan hasil pertanian ikut menurun. Hal itu jadi tantangan tersendiri dalam membawa Indonesia menuju swasembada pangan.

“Tantangan dalam penyediaan sumber pangan, 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta hektare, karena alih fungsi lahan,” ujarnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketua Umum PAN ini menjelaskan, saat ini Pemerintah telah mencari bukaan lahan baru sebagai persawahan. Lokasi yang dilirik ada di Papua, dan Kalimantan.

Zulhas juga memastikan lahan yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera, tetap dioptimalkan untuk memasok hasil pertanian. Namun, Pemerintah tidak akan bertumpu pada Jawa dan Sumatera saja. “Karena, kalau mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera untuk memperluas lahan pertanian, itu sulit,” ujarnya.

Menurut Zulhas, bukaan lahan baru merupakan kunci sukses agar Indonesia benar-benar bisa swasembada pangan. Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan, dalam 4-5 tahun ke depan, Indonesia bisa swasembada pangan.

Zulhas mengakui, bertani di Merauke, Papua, dan Kalimantan bukan hal yang mudah. Mengingat perbedaan iklim dan curah hujan yang berpotensi membuat gagal panen. Meski demikian, dia optimis lahan pertanian di daerah tersebut mampu menggenjot penyediaan sumber pangan buat 284 juta jiwa warga Indonesia.

“Kita punya masa depan seperti yang disampaikan Pak Presiden, Papua, Merauke, Kalimantan, itulah masa sekarang dan masa depan pertanian kita, kalau kita ingin swasembada pangan,” tuturnya.

Selain tantangan dalam penyediaan lahan, Zulhas mengaku ada masalah lain dari Sumber Daya Manusia (SDM). Mengingat, saat ini generasi muda tak lagi tertarik menjadi petani ataupun menggarap lahan pertanian orang tuanya.

Oleh karenanya, saat ini Pemerintah fokus pada strategi pengembangan teknologi pertanian dan perikanan. Hal ini agar industri pertanian menjadi menarik.

Berkurangnya lahan pertanian juga terlihat jelas dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Per Mei 2023, BPS mencatat, luas sawah di Indonesia sebesar 10,20 juta hektare, dengan produksi padi sekitar 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG). Luas sawah ini berkurang dari 2022 yang mencapai sekitar 10,45 juta hektare, yang menghasilkan 54,75 juta ton GKG.

Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Untuk mewujudkannya, Pemerintah bekerja keroyokan dan para menteri saling berkolaborasi serta bersinergi.

Salah satu bentuk kerja sama ini dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Yandri Susanto. Kedua menteri menandatangani nota kesepahaman untuk mempercepat realisasi program swasembada pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bergizi. Salah satu isi kesepakatan ini adalah menggunakan sekurang-kurangnya 20 persen Dana Desa untuk program pangan.

Selain itu, perusahaan pelat merah, PT Pupuk Indonesia (Persero), juga berkomitmen mendukung dan berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan. Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan, pihaknya telah memiliki sejumlah program untuk mendukung swasembada pangan, salah satunya Program Makmur.

Program yang diinisiasi dan diluncurkan Menteri BUMN Erick Thohir pada Agustus 2021 tersebut merupakan upaya Pupuk Indonesia menghubungkan petani dengan ekosistem pertanian, agar memberi kemudahan dalam mengakses pupuk hingga permodalan.

Dengan dukungan Pemerintah dan kolaborasi erat dengan petani, kami berharap dapat membantu petani mengoptimalkan hasil panen dan mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Gusrizal, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Melalui program ini, Pupuk Indonesia memberikan pendampingan, pelatihan, dan bantuan teknologi kepada petani untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Gusrizal berharap, pendekatan yang kolaboratif dan berbasis pemberdayaan ini tidak hanya membantu petani dalam aspek produktivitas, tetapi juga peningkatan pendapatan serta kesejahteraan.

“Pupuk Indonesia terus mengembangkan berbagai inovasi, termasuk melalui program digitalisasi dan kolaborasi dengan petani serta pemerintah untuk menjawab tantangan swasembada pangan di masa depan,” tutupnya