Kasian, Rakyat Yang Belum Punya Rumah Mencapai 10 Juta

JAKARTA - Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, belum semua rakyat Indonesia mempunyai rumah. Jumlahnya mencapai 10 jutaan.

Fakta ini diungkapkan Nixon saat mengisi Seminar Nasional KAFEGAMA di Menara BTN, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024). “Kita memiliki data, 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia. Angkanya cukup besar,” kata Nixon.

Bahkan, puluhan juta rakyat masih tinggal di hunian tidak layak. Mayoritas di antara mereka tinggal di pinggiran, dan masih menghadapi masalah sanitasi. “Umumnya di kampung-kampung, terbesar karena masalah sanitasi,” ungkap Nixon.

Mirisnya lagi, kata dia, Indonesia juga masuk sebagai negara terbesar ke-3 di dunia yang masih buang air besar sembarangan. Kondisi ini ditengarai karena tidak adanya sanitasi di tempat tinggal.

Selain itu, rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Indonesia terhadap gross domestic product (GDP) merupakan yang terkecil di ASEAN. Hal ini karena, pembangunan rumah masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat di kampung-kampung.

Nixon kemudian membahas soal Program 3 Juta Rumah per tahun. Menurutnya, program tersebut akan menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, kemampuan membangun rumah saat ini baru sekitar 400-600 ribu per tahun.

Tentu saja dengan adanya Program 3 Juta Rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula,” tutur Nixon.

Sementara, Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berencana, menyediakan rumah layak dan siap huni untuk memenuhi 9,9 juta backlog atau kekurangan perumahan di Indonesia.

Meski turun dari tahun sebelumnya, ia menilai, angka yang didapat dari data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024 tersebut masih sangat tinggi dan menunjukkan kondisi yang mendesak.

“Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk rakyat. Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata pria yang akrab disapa AHY itu.

Rencana tersebut bakal terwujud melalui Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lagipula, alasan utama program ini karena masih banyak warga yang belum memiliki rumah.

AHY meminta, sinergi antar pemangku kepentingan diperkuat. Sebab, program ini melibatkan berbagai elemen. Seperti regulasi, fasilitas negara, serta kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.

Dengan sinergi yang baik, program ini tidak hanya angka, tetapi misi untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi rakyat,” pesan Ketua Umum Partai Demokrat ini.

AHY menyampaikan, Pemerintah juga menyiapkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka menyediakan rumah layak dan terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Harapannya, kemudahan rakyat mewujudkan rumah bagi keluarganya, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bisa mendorong upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda mengatakan, selama tidak ada mekanisme kontrol harga rumah dan peningkatan pendapatan yang baik, persoalan rumah akan tetap terjadi. Kata Nailul, kenaikan harga rumah jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan masyarakat.

“Semakin tinggi gap antara harga rumah dengan pendapatan masyarakat,” ulas Nailul saat dihubungi Redaksi, tadi malam.

Menurutnya, Program 3 Juta Rumah bisa menjadi daya tarik masyarakat, asalkan harga rumah dan cicilan per bulan dibuat murah. Mengingat, harga yang tinggi terbukti menurunkan jumlah permintaan.

Dari sisi supply, juga harus diperhatikan, seperti aspek lokasi, keamanan, dan kualitas rumah.

“Seringkali supply untuk rumah murah ini ‘tidak layak’ bagi pekerja kita. Jaraknya jauh dari transportasi umum, akhirnya jauh dari tempat bekerja,” pungkasnya.