Buntut Perang, Pengusaha Dilanda Stres dan Ketidakpastian

JAKARTA – Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah mulai memberi tekanan serius terhadap dunia usaha di Indonesia. Ancaman perang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pelaku bisnis, bahkan berdampak pada kondisi psikologis mereka.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengungkapkan bahwa para pengusaha saat ini berada dalam situasi penuh tekanan dan ketakutan. Hal tersebut disampaikannya saat bertemu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, pada Kamis (30/4/2026).

“Kalau dianalogikan, pengusaha itu seperti ayam petelur. Saat ini mereka sedang stres dan takut akibat situasi perang,” ujar Anindya.

Menurutnya, DEN memiliki peran penting sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemerintah. Ia berharap berbagai aspirasi pelaku usaha dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Kadin juga mengusulkan sejumlah langkah relaksasi untuk membantu dunia usaha bertahan di tengah tekanan global. Salah satunya adalah skema kredit yang memungkinkan pembayaran bunga lebih dulu, dengan penundaan angsuran pokok. Selain itu, Kadin mengusulkan penangguhan pajak terkait bahan bakar minyak (BBM) dan ekspor.

“Relaksasi ini ibarat memberi napas bagi pelaku usaha agar tetap bisa bertahan dan menyusun strategi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kadin juga mendorong pemerintah untuk mengurangi hambatan di sektor perdagangan dan industri, seperti kemudahan ekspor, kepastian perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta penyesuaian aturan larangan dan pembatasan (lartas).

Anindya menekankan pentingnya sinyal kuat dari pemerintah bahwa investasi dan perdagangan tetap didorong, guna menjaga kepercayaan pelaku usaha. Meski demikian, ia menyadari tidak semua usulan harus diakomodasi, selama ada pemahaman terhadap kondisi dunia usaha saat ini.
Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyebut konflik di Timur Tengah sebagai faktor eksternal yang signifikan memengaruhi dunia usaha.

Ia menjelaskan, terdapat tiga dampak utama yang dirasakan. Pertama, kenaikan harga komoditas dan inflasi yang menekan daya beli serta meningkatkan biaya produksi. Kedua, tekanan terhadap fiskal negara yang berdampak pada belanja pemerintah. Ketiga, volatilitas nilai tukar yang mengganggu rantai pasok dan ekspansi bisnis.

Dalam situasi seperti ini, pelaku usaha cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Ekspansi dan investasi kini dilakukan secara lebih selektif dan terukur,” ujar Shinta.

Fokus utama dunia usaha saat ini adalah menjaga arus kas, mengoptimalkan modal kerja, serta menerapkan strategi lindung nilai (hedging) untuk mengantisipasi fluktuasi nilai tukar. Stabilitas harga energi, inflasi, dan kurs menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan usaha.

Selain itu, kelancaran logistik dan kepastian kebijakan juga dinilai krusial.
Apindo pun mendorong pemerintah mengambil langkah strategis, baik jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada stabilitas makroekonomi dan mitigasi dampak global. Sementara dalam jangka panjang, penguatan ketahanan energi serta sektor hulu domestik menjadi prioritas.

Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai tekanan terhadap dunia usaha sebenarnya sudah terjadi sebelum konflik memanas. Hal tersebut dipicu oleh lemahnya daya beli dan ketidakpastian hukum.

Namun, situasi kini semakin berat akibat perang, terutama karena lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok global, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

“Pemerintah perlu hadir untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha sebagai motor penggerak ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, stabilitas inflasi, nilai tukar, serta kepastian hukum harus menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang solid dan berkelanjutan dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar.