Soal Penghematan Anggaran, Siapakah Raja Kecil yang Berani Melawan Presiden

JAKARTA - Ada yang menentang upaya penghematan anggaran yang sedang dilakukan Pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyebutnya sebagai raja kecil. Siapakah raja kecil yang berani melawan tersebut?

 

Adanya sosok raja kecil ini disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato di Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).

 

Awalnya, Kepala Negara mengingatkan tidak seorang pun boleh mengambil kekayaan rakyat. Sebab itu, dia meminta agar Kementerian/Lembaga melakukan penghematan anggaran.

 

"Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan," ucap Prabowo, dengan nada tinggi.

 

Di tengah upaya tersebut, kata Prabowo, ternyata banyak pihak yang tidak senang. "Yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu, tanpa menyebut sosok yang dimaksud.

 

Prabowo menjelaskan, penghematan anggaran itu dilakukan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis, yang berguna untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Juga untuk memperbaiki 330 ribu sekolah.

 

Dia menerangkan, tanpa pemangkasan anggaran, dana untuk memperbaiki sekolah itu tidak cukup. Sebab, anggaran yang ada hanya bisa untuk memperbaiki 20 ribu sekolah.

 

Salah satu anggaran yang dipangkas Prabowo adalah perjalanan dinas ke luar negeri. Yang tidak penting, tidak boleh keluar negeri.

 

"5 tahun nggak usah ke luar negeri, kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas belajar boleh, untuk atas nama negara boleh," ucapnya, menyampaikan pengeculian.

 

Prabowo tak ingin, kunjungan pejabat ke luar negeri dibuat-buat, hanya untuk jalan-jalan. Dia menegaskan, jika ada pejabat atau abdi negara ingin melancong ke luar negeri, harus pakai uang sendiri.

 

Prabowo lalu bicara dirinya yang sudah beberapa kali ke luar negeri. Dia menerangkan, keberangkatan penting untuk mewakili Indonesia di forum internasional.

 

"Saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala negara, dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting. Saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa," tuturnya.

 

DPR, pembatasan pengenai pemangkasan anggaran, yang sedianya dilakukan pekan ini, ditunda. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerbitkan surat penundaan itu Jumat (7/2/2025).

 

"Pembahasan revisi anggaran ditunda, karena lagi mau direkonstruksi," kata Dasco, kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

 

Surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tersebut ditujukan kepada pimpinan Komisi I sampai XIII DPR. "Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian/Lembaga, karena akan ada rekonstruksi anggaran dari Pemerintah, maka bersama ini diminta kepada pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja," bunyi isi surat tersebut.

 

Surat tersebut juga menjelaskan, apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru.

 

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira telah menerima surat tersebut. Alhasil, rapat bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dijadwal ulang.

 

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbhakun juga sudah menerima surat tersebut. Sebelumnya, Komisi XI sudah mengagendakan rapat dengan Menteri Keuangan untuk membahas efisiensi anggaran. Namun, rapat kemudian ditunda. "Mereka (Kementerian Keuangan) menunggu hasil pembahasan akhir," tutur Misbhakun.

 

Lantas siapa raja kecil yang berani melawan Presiden? Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menduga, raja kecil yang dimaksud Prabowo adalah birokrat yang berada di zona nyaman dengan fasilitas mewah.

 

"Wajar jika efisiensi Prabowo sangat menggangu mereka. Kerja birokrat itu selama initerkenal lamban, boros, berbelit-belit, dan prestasi tak ada," ujar Adi saat dihubungi, Senin malam (10/2/2025).

 

Dia menyarankan ke Presiden untuk menyingkirkan raja kecil tersebut. "Prabowo harus gunakan hukum besi. Siapa pun yang tak tunduk dengan kebijakan efisiensi untuk mendanai rakyat harus disingkirkan," usul Adi.

 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, raja kecil tersebut bisa saja ditujukan kepada kedinasan di daerah, khususnya yang terdampak efisiensi anggaran. Hanya saja, jika memang itu, agak aneh juga. Sebab, Presiden merupakan jabatan tertinggi di Indonesia.

 

"Tidak akan mungkin Prabowo kalah dengan struktur di bawahnya. Mengingat ia adalah Presiden," pungkasnya.