BPKP Banten Evaluasi Perencanaan Pemkot Serang Agar Sesuai Lima Sektor Prioritas Nasional

SERANG - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten, mulai melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran tahun nggaran (TA) 2026 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Langkah awal dengan melakukan proses entry meeting untuk menyelaraskan target pengawasan. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Rusdy Sopyan menjelaskan, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah yang menjadi lima sektor prioritas pembangunan nasional. Kelima prioritas pembangunan itu yakni, sektor pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan.

 

“Kelima prioritas pembangunan itu nanti kita akan uji terkait efisiensi dan efektivitas terhadap program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemkot Serang. Mungkin kita nanti akan memberikan rekomendasi, kalau memang kualitas output-nya belum bagus, kualitas outcome-nya belum bagus, mungkin arahnya ke sana untuk perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran,” ujar Rusdy Sopyan, kepada tangselpos.id di Puspemkot Serang, Kamis (26/2/2026) siang.

 

Menurutnya, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan tiap tahun untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah daerah berjalan dengan baik serta sesuai skala prioritas. Proses entry meeting ini, kata dia, berjalan cukup lama karena terlebih dahulu harus mengumpulkan asersi dari lima sektor yang disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

“Misal ini asersi untuk bidang pendidikan, ini programnya ini kegiatannya. Nanti kita uji dengan perencanaan dari RKPD, APBD dan RPJMD-nya. Kami akan melihat sejauh mana kualitas output dan outcome dari perencanaan tersebut. Jika dinilai belum optimal, BPKP akan memberikan rekomendasi perbaikan sebelum anggaran tersebut disahkan,” ujar Rusdy.

 

Dijelaskannya, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan serentak BPKP di seluruh Indonesia dan evaluasi ini bukanlah audit investigatif untuk mencari kerugian negara, melainkan upaya preventif dan pendampingan yang bersifat administratif.

 

“Fokus kami adalah perbaikan tata kelola. Kami membantu Pemerintah Kota Serang agar perencanaan anggarannya lebih berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.

 

Proses evaluasi ini akan berlangsung dalam beberapa tahap, yang nantinya akan ditutup dengan exit meeting untuk menyerahkan hasil analisis serta rekomendasi resmi kepada Pemkot Serang.

 

Evaluasi Sangat Penting untuk Memastikan Program Unggulan Selaras dengan Nasional

 

Di tempat yang sama, Inspektur Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan mengatakan, bahwa evaluasi tahun ini sangat penting untuk memastikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang tetap selaras dengan program prioritas pemerintah pusat. BPKP akan membandingkan asersi dari tiap OPD dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renja, hingga kebijakan teknokratik lainnya.

 

“Evaluasi ini membantu kami memastikan bahwa pengalokasian anggaran tidak hanya sekadar ada, tetapi tepat sasaran. Jika ada kekurangan atau ketidaktepatan alokasi di sektor-sektor tersebut, akan segera kami perbaiki melalui mekanisme perubahan APBD,” kata dia.

 

Mengingat evaluasi ini memasuki tahun kedua, Wachyu optimis kualitas perencanaan tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ia merefleksikan bahwa tahun lalu proses evaluasi bertepatan dengan fase transisi kepemimpinan, namun tahun ini timnya sudah jauh lebih siap secara administratif dan substansi.

 

“Fokus kami adalah hasil nyata bagi masyarakat. Dengan adanya rekomendasi dari BPKP nanti, kami bisa melakukan koreksi dini terhadap tata kelola perencanaan agar output dan outcome-nya benar-benar dirasakan warga Kota Serang,” tambah Wachyu.

 

Kata dia, langkah proaktif ini diharapkan mampu meminimalisasi kesalahan perencanaan di tingkat OPD dan memperkuat posisi Kota Serang dalam mencapai target-target pembangunan nasional di tahun 2026.(*)