Basuki: Pembangunan IKN Jalan Terusl

LlllIKN -  Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan IKN lanjut terus meskipun Pemerintah tengah melakukan penghematan.

 

Basuki mengatakan, pemangkasan anggaran Pemerintah tak mengganggu pembangunan infrastruktur IKN. Ia menegaskan, pembangunan IKN saat ini sudah memasuki tahap dua (2025-2028)

 

“Efisiensi anggaran tidak berpengaruh. Pembangunan Kota Nusantara terus lanjut,” ujar Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (15/2/2025).

 

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mengungkapkan, pembangunan infrastruktur IKN sudah direstui pemerintah pusat. Anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 48,8 triliun dan dukungan skema pembiayaan selain APBN.

 

Dia juga menyebut, pembangunan tahap dua meliputi perkantoran legislatif dan yudikatif. Pembangunan tahap dua juga diisi kantor perbankan dan proyek investasi lainnya. Proyek tersebut akan dimulai pada April 2025 karena ada rencana IKN dijadikan ibu kota politik pada 2028.

 

Selain itu, seluruh pegawai OIKN juga dipastikan mulai berkantor di Nusantara secara penuh pada Maret 2025. “Pembangunan infrastruktur di kawasan investasi akan segera dibangun,” kata Basuki.

 

Sementara itu, pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan multi-utility tunnel (MUT) masih dalam tahapan pelelangan. Pembangunan infrastruktur paling lambat dilakukan setelah Lebaran dan ditargetkan selesai pada 2026.

 

Jadi 2026 terlihat perubahan, ada gedung dan kawasan baru,” kata Basuki.

 

Senada dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga. Dia menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan.

 

Danis juga menjelaskan perihal isu anggaran IKN yang diblokir. Menurut dia, dana yang dimaksud adalah anggaran yang dialokasikan Kementerian PU untuk pembangunan IKN.

 

Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tahap dua dalam APBN sebesar Rp 48,8 triliun, serta dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun.

 

“Jadi, IKN tetap berjalan untuk menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudisial,” ucap Danis.

 

Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha usul agar Kementerian Pekerjaan Umum dan OIKN memperkuat sinergi dalam menuntaskan proyek IKN. Menurutnya, kedua instansi tersebut memiliki tugas masing-masing yang saling berkaitan dan harus berjalan selaras agar proyek ini dapat selesai sesuai target.

 

Toha menjelaskan, Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur utama, seperti jalan tol, jalan akses, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Sementara itu, OIKN diberi mandat untuk membangun berbagai gedung pemerintahan di dalam kawasan IKN.

 

Toha juga mengingatkan Pemerintah untuk lebih selektif dalam menerima investor yang ingin berpartisipasi dalam proyek IKN.