Soal Heboh Lagu "Bayar Bayar Bayar, Kapolri: Kami Tidak Anti-Kritik

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai heboh Band Sukatani yang menyanyikan lagu "Bayar Bayar Bayar". Kapolri memastikan, polisi tidak antikritik.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri menyusul adanya permintaan maaf dua personel Band Sukatani kepada Polri. Sebelumnya, lagu mereka yang mengungkap fenomena pungutan liar oleh oknum polisi, viral. Band ini memutuskan menarik peredaran lagunya dari berbagai platform digital. Namun, ada pihak yang curiga, permintaan maaf itu karena tekanan dari institusi Polri.

 

Menanggapi isu tersebut, Kapolri menegaskan, pihaknya bersikap terbuka terhadap semua kritik dari masyarakat. Polri menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi internal. Kapolri memandang, kritik terhadap Polri merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri.

 

"Polri tidak antikritik. Kritik sebagai masukan untuk evaluasi. Dalam menerima kritik, tentunya kita harus legowo dan yang penting ada perbaikan," kata Kapolri, Jumat (21/2/2025).

 

Selanjutnya, lewat keterangan tertulisnya, Minggu (23/2/2025), Kapolri memastikan, Polri tidak pernah melarang atau membungkam kebebasan berekspresi. Kapolri menegaskan, pihaknya terus berkomitmen untuk berbenah dan melakukan perbaikan dengan memberikan hukuman kepada anggota yang melanggar dan penghargaan kepada yang berprestasi. Dengan begitu, Polri bisa menciptakan iklim penegakan hukum ideal.

 

Guna mencapai impian tersebut, Kapolri mengajak Band Sukatani berkolaborasi dalam sejumlah kegiatan untuk memperingatkan sekaligus mencegah terjadinya perilaku menyimpang seluruh personel Polri. "Kalau Band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau band duta untuk Polri terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi," ujarnya.

 

Sebelumnya, dua personel Band Sukatani, M Syifa Al Luthfi (gitaris) dan Novi Citra Indriyanti (vokalis), menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri melalui akun Instagram @sukatani.band terkait lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" karena mendapat sorotan tajam.

 

Lirik lagunya berisi kritikan terhadap aksi pungutan liar oknum polisi yang biasa ditemui masyarakat. Misalnya, dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), uang "damai" ketika ditilang polisi, hingga izin keluar-masuk penjara.

 

Dalam pernyataannya, band ini mengungkapkan bahwa lagu tersebut tidak ditujukan untuk menyudutkan institusi Polri. Sebab, liriknya murni diciptakan sebagai kritik terhadap oknum kepolisian yang melanggar aturan. Sebagai bentuk permintaan maaf, Band Sukatani memutuskan menarik peredaran lagunya dari ruang publik.

 

Kontroversi lagu tersebut tidak berhenti di situ, karena juga berdampak pada karier Novi sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Purbalingga. Ia dikabarkan dipecat dari posisinya sebagai guru honorer karena dianggap melanggar kode etik profesi. Namun, pihak sekolah membantah bahwa pemecatan tersebut terkait dengan lagu "Bayar Bayar Bayar".

 

Menanggapi situasi ini, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menawarkan kesempatan kepada Novi untuk kembali mengajar. Melalui akun Instagram resminya, Fahmi menyatakan siap menerima Novi sebagai tenaga pendidik di wilayahnya.

 

"Jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga, insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport," kata Fahmi, yang tengah mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

 

Sementara itu, Divisi Propam Polri telah memeriksa empat anggota polisi dari Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan tindakan represif. Polri juga menjamin perlindungan serta keamanan personel Band Sukatani selama proses ini berlangsung.