Meski APBN Tekor 31 Triliun, MBG Tetap Aman

 JAKARTA - APBN masih mampu membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang anggarannya naik dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun meski kinerja APBN hingga Februari 2025 defisit Rp 31 triliun. 

 

Hal itu dipastikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Buka Puasa Bersama Kadin Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (14/3/2025) malam. Airlangga menjelaskan, defisit APBN sebesar Rp 31,2 masih berada dalam batas aman sesuai dengan kebijakan fiskal 2025. 

 

Ia pun optimis penerimaan negara dari sektor pajak pada Maret ini, akan meningkat. Menurut Airlangga, aktivitas ekonomi yang terus bergerak diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak.

 

"Ya, ini kan baru dua bulan. Jadi, kita berharap Maret bisa lebih tinggi lagi. Secara alami, penerimaan pajak memang cenderung meningkat di bulan Maret karena bertepatan dengan periode pelaporan pajak tahunan," ujarnya.

 

Selain dari pajak, Airlangga menyebut pemerintah juga mengandalkan pendapatan dari beberapa sektor lainnya untuk menutupi defisit APBN. Misalnya, penerimaan dari mineral dan batu bara, cukai, serta berbagai sektor lainnya.

 

"Pemerintah optimis penerimaan dan pembelanjaan akan sesuai dengan apa yang direncanakan di 2025," ujarnya.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan laporan APBN KiTA edisi Maret 2025, di kantornya, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Sri Mulyani antara lain menyampaikan hingga akhir Februari 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari PD.

 

Defisit ini terjadi karena tingginya pengeluaran di awal tahun. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai, defisit di awal tahun ini masih sesuai target. APBN 2025 didesain sebesar 2,53 persen dari PDB atau Rp 616,2 triliun. 

 

Dalam kesempatan itu, Sri Mul juga mengungkapkan penurunan penerimaan negara dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan pendapatan terutama disebabkan oleh penerimaan pajak yang lebih rendah. Hingga Februari 2025, penerimaan dari sektor pajak hanya mencapai Rp 187,8 triliun (8,6 persen dari target), turun 30,19 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

 

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, Pemerintah resmi menaikkan anggaran program MBG dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun. Suahasil menjelaskan, lonjakan anggaran program MBG disebabkan oleh peningkatan jumlah penerima manfaat, dari 17,9 juta menjadi 82,9 juta orang.

 

"Bapak Presiden telah menginstruksikan agar target penerima manfaat dimaksimalkan pada 2025 hingga mencapai 82,9 juta orang," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

 

Dalam kesempatan itu, Suahasil menyampaikan hingga 12 Maret 2025, program Badan Gizi Nasional telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima manfaat. 

 

Program ini menyasar berbagai kelompok. Siswa pra-SD hingga SMA. Selain itu, santri pondok pesantren, siswa SLB, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, masuk dalam daftar penerima manfaat.

 

Untuk mendukung kelancaran distribusi, pemerintah telah mengoperasikan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah ini akan terus ditingkatkan agar program dapat menjangkau seluruh target penerima yang mencapai 82,9 juta orang.

 

Kami akan terus memperluas jangkauan layanan agar manfaat program ini dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat," ujar Suahasil.

 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai implikasi dari defisit Rp 31 triliun pada APBN di awal 2025 terhadap keseluruhan tahun bergantung pada perkembangan penerimaan negara ke depan.

 

Menurut dia, ada beberapa yang menyebabkan defisit. Antara lain, penerimaan negara mengalami tekanan, terutama dari sisi pajak yang turun cukup drastis. Penerimaan pajak bruto hingga Februari 2025 hanya mencapai Rp 298,87 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya, penurunan harga komoditas seperti batu bara, minyak mentah, dan nikel. 

 

Selain itu, penerapan sistem tarif efektif rata-rata (TER) untuk PPh 21 menyebabkan kelebihan pembayaran di 2024 yang diklaim kembali pada Januari-Februari 2025, sehingga mengurangi penerimaan di awal tahun. Relaksasi pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) domestik hingga 10 Maret 2025 juga membuat penerimaan pajak mengalami keterlambatan.

 

Di sisi belanja, kata Joshua, meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai langkah efisiensi anggaran, realisasi belanja negara tetap lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Realisasi belanja hingga Februari 2025 mencapai Rp 348,1 triliun, dengan belanja sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan subsidi energi tetap berjalan. 

 

"Kenaikan belanja sosial ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi global dan dinamika harga pangan," kata Joshua saat dikontak Redaksi, Sabtu (15/3/2025). 

 

Joshua menilai, dengan strategi efisiensi belanja dan upaya meningkatkan penerimaan pajak di semester kedua, diharapkan defisit dapat tetap terjaga sesuai target. 

 

Hal senada disampaikan Pengamat ekonomi Ryan Kiryanto. Ia menilai kondisi APBN hingga Februari 2025 masih terkelola dengan baik. Terkait penurunan pendapatan pajak, Ryan menjelaskan kondisi ini sebagai hal yang wajar dan bukan tanda krisis. 

 

Menurutnya, di awal tahun, aktivitas ekonomi umumnya belum berjalan maksimal, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

 

"Ibarat mobil, ekonomi kita belum gaspol," tegasnya saat dikontak Redaksi, semalam.

 

Ryan mengatakan, pengusaha masih menata stok dan belum bergerak penuh dalam berjualan. "Sehingga pendapatan pajak dibanding tahun lalu secara year-on-year (YoY) terlihat lebih kecil," pungkasnya.