Nelayan Kian Sulit Melaut

JAKARTA - Senayan meminta Pemerintah membuat program bantuan jangka panjang untuk nelayan dan pelaku industri kelautan. Hal ini menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai, bantalan sosial yang disiapkan Pemerintah untuk masyarakat kelas bawah, termasuk bagi nelayan hanya bersifat sementara. Perlu ada program jangka panjang untuk membantu para nelayan, khususnya nelayan kecil agar tidak kesulitan melaut.

“Selama ini nelayan kecil kesulitan akses mendapatkan dan menikmati BBM bersubsidi,” ujar Daniel dalam keterangannya, kemarin.

Hasil survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkap, 83 persen nelayan membeli BBM di pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar. Kenaikan harga BBM membuat harga eceran menjadi lebih tinggi.

“Keadaan ini menekan pendapatan nelayan karena sebagian besar ongkos melaut itu diha bis kan untuk membeli bahan ba kar,” ucap politikus PKB ini.

Tak hanya itu, kata Daniel, diskriminasi akses BBM subsidi juga masih ditemukan terhadap para nelayan. Mengingat, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 menyebutkan, nelayan harus memiliki surat rekomendasi dari Pemda setempat untuk mendapat BBM subsidi.

Menurut Daniel, surat rekomendasi ini harus diurus setiap bulannya dengan syarat nelayan memiliki izin melaut (pas kecil) dan bukti pencatatan kapal (BPKP) yang dikeluarkan pihak pelabuhan.

Sementara, banyak dari permukiman nelayan yang akses pelayanan publiknya belum memadai. “Untuk mengurus surat rekomendasi ini tidak mudah,” imbuhnya.

Belum lagi, lanjut dia, nelayan kecil harus rebutan dengan nelayan besar dan kelompok pekerja dari sektor lain yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Keadaan ini menjadi ironi, mengingat kendaraan pribadi dapat membeli solar bersubsidi tanpa ada syarat administrasi yang rumit.

Data KNTI menyebut, ketersediaan stasiun pengisian BBM untuk nelayan atau Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) hanya 3 persen atau 374 stasiun dibandingkan jumlah desa pesisir di Indonesia.

Kurangnya infrastruktur untuk kemudahan nelayan kecil mengakses solar bersubsidi harus segera diatasi.

Bila masalah BBM yang menjadi komponen biaya terbesar nelayan tidak segera diatasi dengan baik, lanjutnya, siap-siap nelayan akan musnah dari Indonesia.

“Jadi, bantuan bagi nelayan tidak cukup hanya sekadar bansos. Masalah utamanya juga harus dibenahi,” tegasnya.

Daniel menyebut, DPR siap mengawal distribusi bantalan sosial dari Pemerintah untuk nelayan. Termasuk untuk program penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM yang dikelola Pemda sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 134/PMK.07/2022.

Isinya tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Dalam pelaksanaannya, kata Daniel, Pemda wajib menganggarkan belanja untuk perlindungan sosial selama Oktober hingga Desember 2022.

Pemda juga diwajibkan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk mendukung program penanganan dampak inflasi.

Seperti pemberian bansos bagi nelayan, sopir ojek, pelaku UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan/atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Daniel juga meminta dilakukan updating data penerima bantuan sosial. Pasalnya, ada potensi munculnya orang miskin baru dan/atau orang rentan miskin baru akibat inflasi. Pendataan masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak kenaikan harga BBM harus dilakukan secara cermat. “Jangan sampai mereka yang berhak mendapatkan bantuan malah terlewatkan,” tegasnya.

Dia berharap, dana bantalan sosial bisa didistribusikan untuk menjaga daya beli bahan bakar solar untuk melaut, atau pendukung pelaku bisnis UMKM sektor bahari lainnya. Apalagi, kenaikan harga BBM membuat nelayan tidak bisaq melaut akibat kesulitan biaya perbekalan kapal.

Mirisnya lagi, sejumlah nelayan juga mengeluhkan mulai terlilit utang. Dia mengungkap, di beberapa pelabuhan perikanan saat ini banyak kapal nelayan bersandar dan tidak bisa melaut karena terhambat masalah BBM. “Bansos bagi nelayan kita harapkan bisa cepat disalurkan,” pungkasnya. (rm.id)