UMKM Jangan Terus Berada Di Pinggiran

JAKARTA - Menjaga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar tidak kolaps saat dihantam pandemi Covid-19, bukanlah hal yang mudah. 

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki membeberkan beragam strategi tepat dan gerak cepat (gercep) Pemerintah agar UMKM sebagai tulang punggung negara tersebut, bisa tetap survive.

Saat menerima Direktur Utama sekaligis CEO Rakyat Merdeka, Kiki Iswara Darmayana dan Direktur Pemberitaan Rakyat Merdeka, Ratna Susilowati di kantornya, Senin (15/8), Menteri Teten mengisahkan, bagaimana beratnya cobaan bagi usaha yang kerap dilakoni wong cilik itu.

“Di awal pandemi, kita sempat ditakuti-takuti bahwa 50 persen UMKM Indonesia akan gulung tikar karena imbas pandemi. Hal tersebut justru menuntut kami untuk optimis menghadapi tantangan tersebut, dan mencari jalan keluar,” kata Teten.

Itulah mengapa, sambung pria kelahiran Garut 6 Mei 1963 ini, Pemerintah mengambil keputusan cepat dengan melakukan beragam adjustment terhadap program dan anggaran yang ada.

Apalagi, ketika pandemi, terjadi pembatasan, mulai dari usaha perkantoran, industri, hingga kegiatan masyarakat. Yang akhirnya memukul dari dua sisi, baik supply maupun demand.

Maka, selanjutnya, diputuskan sejumlah kebijakan. Pertama, bagi UMKM yang unbankable, diberikan dana hibah sebagai modal kerja, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Kedua, bagi UMKM yang bankable, diberikan kemudahan restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, kredit murah nol persen. Serta KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang sampai saat ini, bunganya masih 3 persen, termasuk juga insentif pajak, subsidi listrik, dan lain sebagainya.

Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) ini bersyukur, kebijakan tersebut bisa menghindari UMKM dari ancaman gulung tikar.

"Kita harus akui, kemampuan UMKM sangat luar biasa. Mereka bisa beradaptasi dan inovasi produk sesuai dengan market baru. Misalnya, adaptasi dari offline ke online,” tutur Teten.

Pihaknya mencatat pertumbuhan UMKM go digital mencapai lebih dari 130 persen. Tepatnya, dari hanya 8 juta UMKM yang terhubung online, naik menjadi 19,5 juta UMKM go digital.

Dari sisi produk juga telah banyak yang melakukan inovasi, seperti membuat produk siap saji frozen food, skincare, hand sanitizer dan masker.

“Selain Kemenkop yang berkoordinasi dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), peran e-commerce juga penting. Kami banyak kerja sama untuk memberikan pendampingan agar UMKM go online,” sebut Teten.

UMKM Pasca Pandemi

Saat ini, dengan kondisi pandemi yang kian melandai, diyakini Menteri Teten sebagai momentun bagi UMKM. Bukan hanya pulih, tapi juga harus bertransformasi. Karena itu butuh dukungan semua pihak untuk mewujudkannya.

“Saya sering mengatakan UMKM kita sebagai backbone. Karena yang paling dahsyat, mereka ini mampu menciptakan lapangan kerja hingga 97 persen secara nasional. BUMN dan perusahaan besar-besar itu hanya menyumbang lapangan kerja sekitar 3 persen,” ungkapnya.

Namun sayangnya, Teten menilai masih banyak yang berpandangan bahwa UMKM hanya bagian dari ekonomi subsisten. Yakni, usaha yang dilakukan untuk sekadar memenuhi kebutuhan pribadi.

Untuk itu, imbuh Teten, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan bahwa UMKM tidak boleh lagi dipandang sebagai ekonomi subsisten, tapi sebagai backbone perekonomian.

Yang harus didorong dengan porsi kredit UMKM di perbankan mencapai 30 persen di tahun 2024. Di mana saat ini baru di kisaran 19 persen sampai 20 persen. 

"Karena berkaca pada Korea Selatan, kredit perbankan mereka sudah 81 persen untuk UMKM,” katanya.

Selain itu, dalam memastikan UMKM terus bertumbuh pasca pandemi adalah, adanya regulasi 40 persen anggaran belanja Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk membeli produk UMKM.

Disusul dengan regulasi untuk kemudahan perizinan mulai dari izin usaha, NIB (Nomor Induk Berusaha), maupun izin-izin lain. Tujuannya, agar Pemerintah pusat dan daerah tidak lagi impor untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Karena semua sudah disediakan oleh UMKM.

“Ekosistem seperti ini yang saya inginkan terus diperkuat, tapi memang kemudian, persoalan UMKM naik kelas tak bisa sendiri-sendiri, harus konsolidasi," tegas Teten.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini melanjutkan, sekarang Kemenkop sedang mematangkan strategi pembangunan korporatisasi petani yang akan menjadi pilot project.

Ini agar petani-petani kecil membentuk koperasi, lalu terhubung dengan off taker dan market. Sehingga, dari sisi pembiayaan, yang awalnya petani jarang dilirik lembaga keuangan karena risiko kredit macetnya tinggi, sekarang jadi lebih terbuka.

“Kami berpikir ini adalah strategi yang bagus untuk UMKM naik kelas. Sehingga akan dibuat juga klaster-klaster korporatisasi lain. Seperti kerajinan, pedagang, dan sebagainya,” jelas Menkop.  

Hal lain yang ditekankan, Teten meminta UMKM jangan terus berada di pinggiran. Dia mengambil contoh China atau Jepang, yang UMKM-nya banyak yang menjadi bagian dari supply chain atau rantai pasok industri nasional. 

“Kita harus mulai menyiapkan UMKM ini bagian dari industri. Alhamdulillah, semua itu sudah masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja,” tutur Teten.

Hal lain yang diharapkan, UMKM mampu bermitra dengan perusahaan besar, seperti PLN. Teten yakin, komponen yang dibutuhkan perusahaan setrum negara itu sudah banyak yang bisa dipenuhi UMKM lokal.

“Jadi nanti UMKM tidak cuma bisa bikin keripik-keripikan, tapi sudah menciptakan produk berbasis teknologi maupun inovasi,” pintanya. (rm.id)