Aktivis LAKiP Desak Dewan Bikin Panja

PANDEGLANG - Aktivis Lembaga Analisis Anggaran dan Kebijakan Publik (LAKiP) Zaenal Abidin mendesak DPRD Pandeglang bikin Panitia Kerja (Panja) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Desakan itu, menyusul adanya Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Satgas Pengendalian serta Penertiban Perizinan yang dibentuk Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang.

 

Koordinator LAKiP Zaenal menilai, langkah eksekutif itu harus diiringi dengan penguatan fungsi pengawasan dan legislasi dari Dewan. Makanya, dia mendesak agar Dewan membentuk Panja Optimalisasi PAD.

 

Ditegaskannya, Panja penting untuk memastikan bahwa proses identifikasi potensi, penataan regulasi, dan pengawasan pemungutan PAD berjalan secara akuntabel dan transparan.

 

“Satgas bisa jadi alat kerja teknis Pemda. Tapi tanpa pengawasan dan dukungan kebijakan dari DPRD, upaya optimalisasi PAD bisa pincang. Panja DPRD diperlukan untuk mengawal arah kebijakan sekaligus mengoreksi jika ada penyimpangan,” kata Zaenal, Selasa (15/4).

 

Menurutnya, peran Panja sangat strategis, terutama dalam menelusuri potensi PAD yang belum tergali secara maksimal, seperti dari sektor parkir, pajak reklame, retribusi pasar, hingga pengelolaan aset daerah. 

 

Selain itu katanya lagi, Panja juga bisa mendorong penyempurnaan regulasi daerah yang menghambat peningkatan PAD.

 

“Kita ingin optimalisasi PAD ini bukan hanya mengejar angka, tapi juga memperbaiki sistem. Mulai dari basis data wajib pajak, kepatuhan, potensi baru yang belum tergarap, hingga efisiensi penagihan. Di sinilah DPRD punya fungsi penting,” jelasnya.

 

LAKiP juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dan media untuk ikut terlibat pada proses ini. Optimalisasi PAD harus dilakukan dari hulu ke hilir, dari mulai regulasi sampai ke hal yang paling teknis.

 

Zaenal juga mengaku, sangat apresiasi langkah konkrit yang dilakukan Bupati Pandeglang dalam membentuk Satgas Optimalisasi PAD, dan Satgas Pengendalian serta Penertiban Perizinan, karena hal itu sebagai bentuk keseriusan dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.

 

“Patut kita apresiasi langkah Pemda, namun tetap harus menghadirkan Panja DPRD. Hal ini untuk memastikan upaya optimalisasi PAD oleh Pemda Pandeglang, jangan sampai akhirnya membuat kebijakan yang akan membebani masyarakat,” tandasnya.

 

Diberitakan sebelumnya, Menghadapi situasi efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang membuat langkah-langkah konkrit agar bisa mandiri secara fisikal.

 

Sebab, selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang, sebagian besar masih bergantung pada transfer keuangan dari Pemerintah Pusat.

 

Adapun langkah konkrit yang bakal diterapkan Pemkab Pandeglang saat ini, telah mewacanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Satgas Pengendalian serta Penertiban Perizinan.

 

Bahkan, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani yang terjun langsung memimpin rapat terbatas pembentukan kedua Satgas tersebut, di ruang oproom Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Senin (14/4).

 

Kata Bupati Dewi, PAD harus dioptimalkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, pembentukan Satgas ini merupakan langkah percepatan dalam optimalisasi PAD. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pembahasan pembentukan Satgas harus segera diselesaikan.

 

“Besok kita harus launching, kita harus satu visi. Jangan sampai ada ego sektoral yang justru menghambat kinerja Satgas dalam mengoptimalkan PAD,” tegas wanita berkerudung dan berkacamata ini.