Stok Beras Di Dalam Negeri Melimpah, Mentan: Jaga Stok Dalam Negeri

JAKARTA - Meskipun produksi beras nasional melimpah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman belum mau mengekspor beras. Aman menegaskan, beras yang ada saat ini diutamakan untuk menjaga stok di dalam negeri dulu.

 

Menurut Amran, ekspor beras baru bisa dibuka ketika kebutuhan dalam negeri benar-benar terpenuhi. “Kita upayakan dulu, stok kita perkuat. Yang penting kita dulu cukup dalam negeri,” ungkap Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

 

Ia menegaskan, ketersediaan beras menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Mengingat, saat ini tengah terjadi ketidakpastian iklim yang dapat mempengaruhi produksi.

 

Amran tidak ingin ketika produksi berlebih, Indonesia buru-buru membuka keran ekspor. Ia khawatir, tanpa perhitungan yang matang, Indonesia mengalami nasib seperti negara lain yang mengalami krisis pangan. “Jangan sampai terjadi seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina,” pesannya.

 

Amran mengatakan, stok beras dalam negeri saat ini tembus 3,1 juta ton. Angka ini, kata dia, tertinggi sejak Indonesia merdeka.

 

Amran menjelaskan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi nasional mengalami lonjakan mencapai 50-62 persen selama Januari-April 2025. Peningkatan ini berkat kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan 4 Inpres dan Perpres untuk memperkuat sektor pangan dalam 100 hari pertama pemerintahan.

 

“Ini mempermudah petani kita untuk mengakses sarana produksi, khususnya pupuk. Jumlahnya pun ditambah, kemudian regulasinya disederhanakan. Dan itu berdampak pada produksi,” imbuhnya.

 

Amran menambahkan, stok beras dalam negeri yang melimpah juga berkat kerja keras para penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang selama ini telah menjadi ujung tombak dalam pencapaian kedaulatan pangan nasional.

 

Hal senada dikatakan Anggota Komisi VI DPR Daniel Johan. Menurut dia, sebelum membuka keran ekspor beras, Pemerintah harus memastikan stok dalam negeri aman.

 

“Prioritas pertama dan utama adalah Indonesia mandiri dan berdaulat pangan. Setelah tercapai dan berlebih, baru kita ekspor,” katanya saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

 

Selain itu, kata dia, tata niaga beras juga harus bisa dikendalikan Pemerintah. Sebab, isu kelangkaan akan membuat spekulasi menjamur, dan merasahkan publik.

 

“Kebijakan pangan, terutama beras, harus menyatu dalam kerangka ketahanan nasional,” pesan Daniel.

 

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori juga sependapat dengan Amran. Dia bilang, saat ini masih sangat riskan mengekspor beras. Sekalipun terjadi surplus beras dalam 3-4 bulan terakhir.

 

Surplus tersebut karena pada Maret dan April merupakan panen raya. Namun, sekitar Agustus dan seterusnya, produksi akan melandai.

 

“Karena memasuki periode paceklik. Surplus saat ini itu penting untuk menutup kebutuhan pada saat produksi rendah saat paceklik,” urai Khudori, tadi malam.

 

Khudori memprediksi, produksi beras tahun ini diproyeksi lebih baik karena iklim diprediksi normal, dan semua sumber daya Kementan difokuskan ke padi.

 

Menurut dia, Indonesia menghadapi tantangan harga jika ingin menjadi eksportir beras. Pasalnya, sudah puluhan tahun harga beras di Indonesia lebih mahal ketimbang harga beras di pasar dunia.

 

Adapun tantangan terbesarnya adalah mengerek produksi dan produktivitas. Kemudian, peningkatan indeks pertanaman.

 

Sebelumnya, saat peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025), Prabowo memberikan lampu hijau untuk ekspor beras karena produksinya berlimpah dan memenuhi asas kemanusiaan. Namun, ia berpesan, saat beras diekspor, jangan terlalu banyak mencari untung, yang penting bisa balik modal sudah cukup.