Jangan Curi Uang Rakyat

SERPONG - Apa yang dikerjakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hasilnya mesti bisa dirasakan langsung oleh rakyat, terutama orang-orang yang ada di lapisan bawah.

 

Rakyat pasti menanti, apa saja yang akan dikerjakan para pemimpin dan penyelenggara negara. Apakah bermanfaat langsung atau tidak. Apakah berdampak positif bagi rakyat di level bawah atau tidak.

 

Kita berharap, semua program pembangunan, manfaatnya dapat dirasakan langaung oleh rakyat. Contohnya, pembangunan jalan kabupaten, kecamatan dan desa, dipastikan rakyat akan menikmatinya.

 

Kemudian, pembangunan rumah murah dan renovasi rumah tak layak huni, dipastikan manfaatnya langsung dirasakan rakyat kecil. Begitu pula, pembangunan sarana air bersih di perkampungan padat penduduk, pasti disambut gembira warga setempat.

 

Untuk itu, kita berharap, dana pembangunan tidak dicuri, tidak dikorupsi. Kita juga berharap, tidak ada lagi penggelembungan anggaran proyek.

 

Jangan ada lagi kebocoran anggaran pembangunan infrastruktur dasar. Jangan ada lagi, kebocoran anggaran pendidikan. Jangan ada lagi kebocoran dana bansos.

 

Oleh karena itu, anggaran pembangunan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat kecil mesti diawasi super ketat. Kalau perlu sejak awal, pihak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi.

 

Kalau ada tanda-tanda kebocoran, cepat diinvestigasi. Kemudian periksa pimpinan proyek dan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

 

Kita juga berharap, gubernur, bupati dan walikota terjun langsung ke lapangan untuk melihat, apakah pembangunan jalan kampung, perbaikan sanitasi dan saluran irigasi ke sawah petani, sudah sesuai rencana atau melenceng atau ada tanda-tanda penyimpangan anggaran.

 

Kalau ternyata terjadi penyelewengan, copot penanggung jawabnya, lalu proses hukum. Kemudian, untuk mengetahui, berapa nilai kerugian negara, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta menghitung.

 

Jadi ke depan ini, pihak eksekutif dan legislatif mesti berusaha keras mencegah kemungkinan terjadinya korupsi anggaran pembangunan, di pusat maupun daerah. Sebab, korupsi dan kebocoran anggaran pembangunan itu akan membuat rakyat kecil sengsara dan menderita.