Ibu-Ibu Antre Pangan Murah Sejak Dini Hari, Eh Stoknya Habis

JAKARTA - Warga Jakarta pontang-panting untuk menebus pangan murah bersubsidi. Sulit mendaftar via online dan harus antre untuk mendapatkannya. Bahkan, banyak warga yang harus rela antre sejak dini hari. Anggota DPRD pun mengusulkan solusi: bantuan itu sebaiknya diantar langsung ke rumah penerima manfaat.

 

Sejumlah warganet menyerbu kolom komentar akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, @pramonoanungw.

 

Mereka mengeluhkan sulitnya mendaftar online untuk menebus pangan murah bersubsidi. Sedangkan untuk yang offline atau on the spot harus antre sejak dini hari.

 

Antrean KJP Pangan Sub­sidi di Rusun Petamburan Jakarta Pusat mengular. Antrean mulai jam 1 dini hari. Ibu-ibu, lansia, ada juga yang membawa bayi, ikut dalam antrean KJP Pangan Subsidi. Menjelang jam 7 pagi, antrean semakin panjang. Mereka yang antre paling belakang tam­pak resah karena khawatir tidak mendapatkan nomor antrean. Pak Gubernur @pramonoanungw dan anggota DPRD DKI, mohon sidak dan perbaiki sistemnya. Kok kota global masih seperti ini pelayanan kepada warganya,” curhat @rockfestmagazine_.

 

“Assalamualaikum Pak @pra­monoanungw yang terhormat, untuk masalah pangan murah yang ditebus pakai KJP, kembalikan saja sistemnya seperti semula. Karena ada tambahan penginputan data tanggal lahir, jadi susah untuk daftar. Isi data sesuai arahan yang diminta, tetap saja responsnya salah. Mohon Pak, kembalikan saja sistemnya seperti biasa tanpa tanggal lahir,” pinta @ninafathurahman.

 

“Saya setiap hari daftar online tak pernah dapat, padahal jam 7 sudah mantengin. Sekalinya bisa masuk, lama banget trial-nya, ujung-ujungnya kuota habis. Seperti ada permainan orang dalam,” ujar @lalabinamakaya.

 

Selamat pagi Pak. Mau usul. Kali saja di pemerintahan Bapak bisa hapuskan antrean pangan bersubsidi. Kembali ke zaman dulu Pak, kami datang, antre sebentar, terus ambil. Kalau me­mang untuk rakyat, kenapa harus dipersulit,” usul @trizskatrz.

 

“Assalamualaikum Pak Gubernur, sekarang makin susah mendapatkan sembako KJP. Tolong dipermudah,” harap @suparti3550.

 

“Pak, tolong sembako KJP jangan dipersulit,” tulis @ardania_wiraguna. “Pak, daftar sembako KJP susah banget, 1 menit kuota habis. Tak masuk akal,” ketus @firdaa_m. “Pak, link sembako KJP susah sekali,” kata @eka.ari66

 

Keluhan warganet ini jadi sorotan Komisi B Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Komisi B menilai, penyaluran pangan murah ber­subsidi, masih belum optimal.

 

Karena itu, Anggota Komisi B Francine Eustacia mengusulkan agar pangan murah bersubsidi, disalurkan langsung ke rumah calon penerima. “Sehingga, benar-benar terasa manfaatnya,” kata Francine dalam keterangan­nya, Kamis (10/7/2025).

 

Jika usulan ini dapat diterapkan, kata Francine, maka bisa mengefisiensi waktu para calon penerima manfaat pangan bersubsidi. “Bisa mengurangi kerepotan warga yang harus an­tre, walaupun sudah disediakan sistem online,” ujarnya.

 

Kendala antrean panjang dan belum pasti dapat pangan ber­subsidi ini, sudah terjadi beru­lang kali dalam beberapa bulan terakhir. “Penerima KJP harus rebutan untuk dapat tiket an­trean,” sentilnya.

 

Parahnya, meski sudah mengantre dari pagi sekali, banyak penerima manfaat yang tidak kebagian pangan bersubsidi. “Se­harusnya, sistem antrean ini sudah sesuai dengan kuotanya. Tapi, antrean masih panjang,” ujarnya.

 

Hal ini, lanjut dia, mengindikasi­kan pelaksanaan yang buruk dalam distribusi. Atau, mungkin stoknya tidak tersedia, sehingga dipersulit.

 

Karena itu, dia minta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Pangan kompak menyiapkan stok sesuai jumlah peneri­ma manfaat. Sehingga, tidak ada lagi warga yang mengeluh tidak mendapat kuota untuk membeli pangan murah bersubsidi.

 

“Kami mendorong agar pangan bersubsidi dibuat dalam bentuk paket dan dianggarkan sesuai jumlah penerima, agar seluruh penerima manfaat mendapatkan­nya,” tutur Francine.

 

Hal senada disampaikan Ang­gota Komisi B DPRD DKI Ryan Kurnia Ar Rahman. Pendistribu­sian pangan murah bersubsidi, sebaiknya dengan mekanisme sesuai nama dan alamat. “Jadi, ti­dak ada lagi calo-calo,” ujar Ryan.

 

Ryan mengaku, banyak mendapat aduan dari warga penerima manfaat pembelian pangan mu­rah. Terdapat keluhan harus membayar agar bisa mendapat nomor antrean.

 

“Pukul 7.00 WIB dibuka, pukul 7.01 WIB kuota sudah penuh. Ketika dicek, ternyata ada permainan calo. Barcode antrean dijual Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu,” duga Ryan.

 

Untuk meningkatkan ak­sesibilitas pangan, Pemerin­tah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan intervensi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Ke­lautan dan Pertanian (KPKP). Yakni, pangan murah bersubsidi untuk masyarakat tertentu.

 

Berdasarkan Peraturan Gu­bernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2018, ada enam jenis pangan yang disubsidi. Yakni, daging sapi, daging ayam, telur, beras, susu, dan ikan. Dalam pendistribusiannya, Dinas KPKP bekerja sama dengan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

 

Untuk bisa menebus pangan murah bersubsidi, penerima manfaat harus melakukan pendaftaran antrean secara on­line. Kini, proses pendaftarannya melalui situs resmi antrianpanganbersubsidi.pasarjaya.co.id.

 

Yang menerima pangan bersub­sidi ini adalah beberapa kelompok masyarakat. Yakni; penerima Kar­tu Jakarta Pintar (KJP), penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), penyandang disabilitas, dan pemilik kartu pangan Jakarta.