Ibu-Ibu Antre Pangan Murah Sejak Dini Hari, Eh Stoknya Habis

JAKARTA - Warga Jakarta pontang-panting untuk menebus pangan murah bersubsidi. Sulit mendaftar via online dan harus antre untuk mendapatkannya. Bahkan, banyak warga yang harus rela antre sejak dini hari. Anggota DPRD pun mengusulkan solusi: bantuan itu sebaiknya diantar langsung ke rumah penerima manfaat.
Sejumlah warganet menyerbu kolom komentar akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, @pramonoanungw.
Mereka mengeluhkan sulitnya mendaftar online untuk menebus pangan murah bersubsidi. Sedangkan untuk yang offline atau on the spot harus antre sejak dini hari.
Antrean KJP Pangan Subsidi di Rusun Petamburan Jakarta Pusat mengular. Antrean mulai jam 1 dini hari. Ibu-ibu, lansia, ada juga yang membawa bayi, ikut dalam antrean KJP Pangan Subsidi. Menjelang jam 7 pagi, antrean semakin panjang. Mereka yang antre paling belakang tampak resah karena khawatir tidak mendapatkan nomor antrean. Pak Gubernur @pramonoanungw dan anggota DPRD DKI, mohon sidak dan perbaiki sistemnya. Kok kota global masih seperti ini pelayanan kepada warganya,” curhat @rockfestmagazine_.
“Assalamualaikum Pak @pramonoanungw yang terhormat, untuk masalah pangan murah yang ditebus pakai KJP, kembalikan saja sistemnya seperti semula. Karena ada tambahan penginputan data tanggal lahir, jadi susah untuk daftar. Isi data sesuai arahan yang diminta, tetap saja responsnya salah. Mohon Pak, kembalikan saja sistemnya seperti biasa tanpa tanggal lahir,” pinta @ninafathurahman.
“Saya setiap hari daftar online tak pernah dapat, padahal jam 7 sudah mantengin. Sekalinya bisa masuk, lama banget trial-nya, ujung-ujungnya kuota habis. Seperti ada permainan orang dalam,” ujar @lalabinamakaya.
Selamat pagi Pak. Mau usul. Kali saja di pemerintahan Bapak bisa hapuskan antrean pangan bersubsidi. Kembali ke zaman dulu Pak, kami datang, antre sebentar, terus ambil. Kalau memang untuk rakyat, kenapa harus dipersulit,” usul @trizskatrz.
“Assalamualaikum Pak Gubernur, sekarang makin susah mendapatkan sembako KJP. Tolong dipermudah,” harap @suparti3550.
“Pak, tolong sembako KJP jangan dipersulit,” tulis @ardania_wiraguna. “Pak, daftar sembako KJP susah banget, 1 menit kuota habis. Tak masuk akal,” ketus @firdaa_m. “Pak, link sembako KJP susah sekali,” kata @eka.ari66
Keluhan warganet ini jadi sorotan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Komisi B menilai, penyaluran pangan murah bersubsidi, masih belum optimal.
Karena itu, Anggota Komisi B Francine Eustacia mengusulkan agar pangan murah bersubsidi, disalurkan langsung ke rumah calon penerima. “Sehingga, benar-benar terasa manfaatnya,” kata Francine dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).
Jika usulan ini dapat diterapkan, kata Francine, maka bisa mengefisiensi waktu para calon penerima manfaat pangan bersubsidi. “Bisa mengurangi kerepotan warga yang harus antre, walaupun sudah disediakan sistem online,” ujarnya.
Kendala antrean panjang dan belum pasti dapat pangan bersubsidi ini, sudah terjadi berulang kali dalam beberapa bulan terakhir. “Penerima KJP harus rebutan untuk dapat tiket antrean,” sentilnya.
Parahnya, meski sudah mengantre dari pagi sekali, banyak penerima manfaat yang tidak kebagian pangan bersubsidi. “Seharusnya, sistem antrean ini sudah sesuai dengan kuotanya. Tapi, antrean masih panjang,” ujarnya.
Hal ini, lanjut dia, mengindikasikan pelaksanaan yang buruk dalam distribusi. Atau, mungkin stoknya tidak tersedia, sehingga dipersulit.
Karena itu, dia minta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Pangan kompak menyiapkan stok sesuai jumlah penerima manfaat. Sehingga, tidak ada lagi warga yang mengeluh tidak mendapat kuota untuk membeli pangan murah bersubsidi.
“Kami mendorong agar pangan bersubsidi dibuat dalam bentuk paket dan dianggarkan sesuai jumlah penerima, agar seluruh penerima manfaat mendapatkannya,” tutur Francine.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi B DPRD DKI Ryan Kurnia Ar Rahman. Pendistribusian pangan murah bersubsidi, sebaiknya dengan mekanisme sesuai nama dan alamat. “Jadi, tidak ada lagi calo-calo,” ujar Ryan.
Ryan mengaku, banyak mendapat aduan dari warga penerima manfaat pembelian pangan murah. Terdapat keluhan harus membayar agar bisa mendapat nomor antrean.
“Pukul 7.00 WIB dibuka, pukul 7.01 WIB kuota sudah penuh. Ketika dicek, ternyata ada permainan calo. Barcode antrean dijual Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu,” duga Ryan.
Untuk meningkatkan aksesibilitas pangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan intervensi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP). Yakni, pangan murah bersubsidi untuk masyarakat tertentu.
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2018, ada enam jenis pangan yang disubsidi. Yakni, daging sapi, daging ayam, telur, beras, susu, dan ikan. Dalam pendistribusiannya, Dinas KPKP bekerja sama dengan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
Untuk bisa menebus pangan murah bersubsidi, penerima manfaat harus melakukan pendaftaran antrean secara online. Kini, proses pendaftarannya melalui situs resmi antrianpanganbersubsidi.pasarjaya.co.id.
Yang menerima pangan bersubsidi ini adalah beberapa kelompok masyarakat. Yakni; penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), penyandang disabilitas, dan pemilik kartu pangan Jakarta.
Olahraga | 1 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Opini | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu