Duh, 62 Persen ASN DKI Jakarta Obesitas

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI didorong menata kembali pola kerja para aparaturnya. Salah satunya, mengkombinasi tugas kerja di kantor dengan di lapangan. Langkah ini diyakini dapat mengatasi obesitas yang diderita mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota.

 

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat, sebanyak 62 persen ASN di lingkungan Pemerintah Pemprov DKI Ja­karta mengalami obesitas.

 

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pem­prov DKI, per Februari 2025 ter­dapat 46.138 ASN, yang berarti sekitar 27.682 orang mengalami kelebihan berat badan.

 

Tingginya angka obesitas ini, menjadi sorotan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Justin Adrian. Dia menilai, hal ini terjadi karena jumlah ASN yang terlalu banyak, sehingga mereka memiliki waktu luang berlebih dan kurang bergerak.

 

“Jika memungkinkan, jumlah ASN perlu dirasionalisasi agar mereka memiliki lebih banyak tugas yang mendorong aktivitas fisik,” kata Justin kepada Tangselpos.id Rabu (23/7/2025).

 

Menurutnya, salah satu penye­bab obesitas adalah minimnya aktivitas fisik. “Bisa jadi, akti­vitas ASN terlalu banyak yang bersifat stasioner, duduk terlalu lama di kantor,” ujarnya.

 

Sebagai solusi, Justin menyarankan agar ASN lebih sering turun ke lapangan. Hal ini tidak hanya membuat mereka lebih ak­tif, tapi juga dapat meningkatkan pelayanan publik secara langsung.

 

“Misalnya, Dinas Sosial mengecek langsung data bantuan sosial agar tepat sasaran. Dinas Bina Marga berpatroli untuk mencegah pencurian besi jem­batan, atau mendeteksi keru­sakan jalan lebih dini,” sarannya.

 

Hal serupa juga berlaku bagi Dinkes. “ASN Dinkes turun lang­sung ke Puskesmas untuk memas­tikan pelayanan berjalan cepat, profesional, dan ramah,” katanya.

 

Justin juga menyoroti ke­mungkinan pola makan tidak sehat sebagai pemicu obesitas. Ia meminta agar kantin-kantin di lingkungan kerja ASN diperiksa, apakah menjual makanan seperti mie instan, gorengan, dan minuman manis. “Sekolah saja diminta mengecek kantinnya. Kantor pemerintahan juga ha­rus melakukan hal yang sama. Dinkes bisa dilibatkan,” usulnya.

 

Sementara itu, praktisi kesehat­an dr. Ngabila Salama menyatakan, penyebab utama obesitas bukan sekadar mengkonsumsi nasi atau karbohidrat. Tetapi konsumsi berlebihan gula, minyak, santan, gorengan, tepung, garam dan monosodium glutamat (MSG).

 

“Masalah utamanya adalah ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi. Makan banyak, tapi kurang gerak. Jalan kaki 6.000-10.000 langkah per hari atau olahraga aerobik, tidak dilakukan,” kata Ngabila.

 

Untuk mengatasi obesitas di kalangan ASN, ia menyarankan agar Peraturan Gubernur (Per­gub) Nomor 161 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) diper­ketat. “Snack rapat sebaiknya diganti buah. Makan siang harus setengah porsi sayur dan buah sesuai konsep ‘Isi Piringku’. Idealnya, lima porsi sayur dan buah per hari,” jelasnya.

 

Ngabila yang menjabat Ke­pala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Taman­sari juga mengusulkan adanya pemeriksaan kesehatan rutin gratis bagi ASN dan integrasi hasilnya ke dalam rapor kesehatan pegawai.

 

“Sediakan fasilitas hidup se­hat seperti gym, parkir sepeda, kamar mandi dengan shower. Berikan insentif bagi yang hidup sehat, atau sanksi bagi yang tidak,” tegasnya.

 

Gubernur DKI Jakarta Pramo­no Anung juga menyoroti per­soalan obesitas. Ia menegaskan, gaya hidup sehat harus menjadi bagian dari budaya kerja ASN. Bukan hanya untuk menjaga penampilan, tapi juga mening­katkan produktivitas dan pelayanan publik. “Saya akan mulai mewajibkan olahraga,” kata Pram di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025.

 

Menurut Pram, Pemprov DKI sebenarnya sudah mengkam­panyekan gaya hidup sehat le­wat car free day dan penyediaan fasilitas olahraga di kantor. Namun, ia menilai, upaya tersebut belum dijalankan secara disiplin oleh seluruh ASN.

 

Ia berkomitmen untuk mendo­rong perubahan nyata dan men­contohkan gaya hidup pribadinya. “Kalau obesitas, ikuti gubernurnya. Gubernurnya tukang jalan kaki, tukang sepedaan, hidup sehat, meskipun beban kerjanya banyak,” ucapnya sambil tersenyum.

 

Pramono mempertimbangkan kebijakan wajib olahraga bagi ASN yang akan dituangkan dalam program kesehatan rutin, dan diintegrasikan dengan evaluasi kinerja pegawai.