Situasi Ekonomi Tahun Depan Bakal Lebih Gelap

JAKARTA - Dunia bakal berhadapan dengan suramnya situasi ekonomi tahun depan. Presiden Jokowi bahkan mendapatkan bisikan dari sejumlah pengamat internasional bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan lebih gelap dari tahun ini.
Situasi ini, kata Jokowi, kare­na perang Rusia dan Ukraina tidak jelas kapan akan selesai.

“Perang tidak akan berhenti besok, bulan depan atau tahun depan. Artinya, nggak jelas,” ujar Jokowi dalam acara UOB Economic Outlook, di Jakarta, kemarin.

Bahkan, ketika dia bertemu dengan sejumlah pemimpin du­nia di KTT G-7, seperti Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, mantan Perdana Menteri Italia Mario Draghi hingga Presiden European Commission Ursula von der Leyen, dapat disimpul­kan pertumbuhan ekonomi dunia sangat sulit.

Kondisi dunia yang semakin tidak pasti diperkuat ketika Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menghadapi kondisi tersebut, eks Wali Kota Solo ini meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mempersiapkan amunisi dengan cermat. Terutama dalam penge­lolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya selalu sampaikan kepada Bu Menteri Keuangan, ‘Bu, kalau punya uang di APBN kita, dieman-eman. Itu bahasa Inggris dieman-eman, dijaga, hati-hati mengeluarkannya, ha­rus produktif, harus memuncul­kan return yang jelas,” ujarnya.

Namun, di tengah situasi krisis ekonomi yang melanda dunia, Jokowi menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20.

“Coba dicari negara G20 yang tumbuh di atas 5 persen, kita ini tertinggi loh di G20,” ucap Jokowi.

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal lll tembus 5,4-6 persen.

Optimisme ini, lanjut Jokowi, bukan asal ngomong. Dia melihat, berbagai indikator menunjukkan adanya perbaikan ekonomi.

Pertama, pendapatan negara tumbuh 49 persen menjadi Rp 1.764 triliun. Sementara, penerimaan pajak mencapai Rp 1.171 triliun atau naik 58 persen. Penerimaan bea dan cukai Rp 206 triliun atau tumbuh 30,5 persen.

Kedua, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 386 triliun atau tumbuh 38,9 persen.

Jokowi juga melihat optimisme konsumen masih tinggi kare­na Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) tercatat di 124,7. Kredit perbankan juga telah tumbuh hingga 10,7 persen

Sedangkan neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus dalam 28 bulan berturut-turut, yakni sebesar 5,7 miliar dolar AS.

“Ini gede banget loh angka surplusnya. PMI (Purchasing Managers Index) Manufaktur kita angkanya 51,7 di atas global,” ungkap Jokowi.

Sri Mulyani mengaku siap melaksanakan perintah Presiden Jokowi terkait APBN yang harus dikelola secara hati-hati.

“Membuat kita bisa melihat jauh lebih baik. Karena kalau minta belanja yang macam-macam, tidak jadi hati-hati,” ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mencatat, mayoritas belanja negara belum mencapai 60 persen, meski ter­sisa beberapa bulan lagi sebelum tahun fiskal 2022 berakhir.

Menurutnya, belanja akan cukup besar terealisasi di 3 bu­lan terakhir tahun ini. Adapun hingga Agustus 2022, realisasi belanja negara baru 53,3 persen dari target tahun ini Rp 3.106 triliun. Belanja Pemerintah Pusat baru mencapai separuhnya, sedangkan transfer ke daerah sudah nyaris 60 persen.

Sri Mulyani juga optimis ekonomi Indonesia bakal lebih baik dibandingkan negara lain. Menurutnya, tidak semua warga di negara lain, bisa menikmati kehidupan layaknya orang Indonesia.

Di Inggris, Sri Mulyani men­contohkan, masyarakat mengha­dapi kesulitan ekonomi karena nilai tukar poundsterling jatuh sampai 20 persen terhadap dolar Amerika Serikat.

“Pasti banyak negara pertumbuhan ekonominya melemah atau menurun, kita masih menanjak,” ucapnya.

Presiden Direktur UOB Indonesia Hendra Gunawan memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di level 5 persen.

Selama masa pandemi Co­vid-19, kata Hendra, Pemerintah mampu menavigasi perekonomian Indonesia untuk bangkit. Bahkan, pembangunan infrastruktur terus berjalan konsisten. (rm.id)