Tren Gangguan Kesehatan Jiwa Meningkat

JAKARTA - Tren masyarakat mengalami gangguan kesehatan jiwa makin meningkat. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendorong masyarakat melakukan skrining dini agar bisa mengenali kesehatan dirinya sendiri.

 

BPJS menegaskan layanan kesehatan jiwa merupakan hak seluruh peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Penekanan ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam acara Media Workshop bertema Layanan Kesehatan Jiwa Hak Seluruh Peserta, yang digelar di Solo, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (16/9/2025).

 

Ghufron menyatakan, kesehatan jiwa tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Sebab, menurut dia, kesehatan jiwa adalah hak fundamental yang dijamin negara.

 

Karenanya, BPJS Kesehatan bersama para pemangku kepentingan terus memperkuat sistem layanan agar masyarakat dapat memperoleh pengobatan dan rehabilitasi secara setara,” kata Gufron.

 

Ghufron menerangkan, ada tren peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan jiwa dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2020-2024, pembiayaan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit mencapai sekitar Rp 6,77 triliun, dengan total 18,9 juta kasus.

 

“Skizofrenia menjadi diagnosis dengan beban biaya dan jumlah kasus tertinggi. Yakni, 7,5 juta kasus dengan pembiayaan Rp 3,5 triliun,” terang Gufron.

 

Sepanjang 2024, sekitar 2,97 juta kasus dirujuk dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit.

 

Provinsi dengan jumlah kasus terbanyak tercatat di Jawa Tengah, sebanyak 3,5 juta kasus. Disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, dan Sumatera Utara.

 

Ghufron menekankan, peran FKTP sebagai pintu utama layanan kesehatan jiwa.

 

Dia bilang, FKTP tidak hanya menjadi kontak pertama, tetapi juga berfungsi mengelola kontinuitas pengobatan, mengkoordinasikan layanan.

 

“Serta memberikan pelayanan komprehensif,” ujar mantan Wakil Menteri Kesehatan itu.

 

BPJS Kesehatan, kata Gufron, mendorong deteksi dini melalui skrining kesehatan jiwa berbasis Self Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20) yang tersedia di situs resmi BPJS Kesehatan.

 

Skrining ini membantu masyarakat mengenali gejala awal sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di FKTP.

 

Di tempat yang sama, Psikolog klinis Tara de Thouars menilai, langkah BPJS Kesehatan selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

 

Dia menyoroti data Kementerian Kesehatan, yang menunjukkan 1 dari 10 orang Indonesia mengalami masalah mental. Sementara 72,4 persen karyawan yang disurvei juga mengaku mengalami masalah mental.

 

Bahkan, imbuh Tara, angka percobaan bunuh diri naik 10 kali lipat dari kasus yang tercatat setiap bulan. Survei Indonesia National Mental Health 2024 mencatat, 39,4 persen remaja mengalami masalah mental.

 

“Dengan peningkatan 20 hingga 30 persen setiap tahun,” jelas Tara.

 

Dia menambahkan, pemicu masalah mental, antara lain tingkat stres tinggi, persaingan ketat di dunia kerja, masalah ekonomi, fenomena Fear Of Missing Out (FOMO), tekanan sebagai sandwich generation, hingga pengaruh media sosial.

 

Sayangnya, stigma negatif masih kuat melekat, sehingga banyak orang memilih menyembunyikan masalahnya dan enggan mencari pertolongan,” sesalnya.

 

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr. Arif Zainudin Wahyu Nur Ambarwati menambahkan, pihaknya siap melayani peserta JKN dengan prinsip humanistik.

 

RSJD memiliki 213 tempat tidur rawat inap, termasuk 177 tempat tidur psikiatri, serta instalasi rehabilitasi psikososial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian pasien.

 

Sementara, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menekankan pentingnya sosialisasi skrining berbasis SRQ-20 karena kasus kesehatan jiwa terus meningkat.

 

Menurutnya, layanan kesehatan jiwa dalam Program JKN harus inklusif, berkesinambungan, dan tidak diskriminatif.

 

“Masyarakat juga harus memastikan eaktifannya sebagai peserta JKN agar tidak terkendala saat mengakses layanan,” ukas Timboel.