BPK Banten Temukan 81 Randis di Pemkab Pandeglang Tidak Diketahui Keberadaannya

PANDEGLANG - Sebanyak 81 kendaraan dinas (randis) senilai Rp 6,9 miliar milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang hasil perolehan pada medio 1990 hingga 2023 yang terdiri atas 34 mobil dan 47 sepeda motor, saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hal tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025. Dalam LHP BPK Banten diketahui 81 unit randis tersebut tercatat sebagai aset Dinas Kesehatan sebanyak 53 unit, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) sebanyak 27 unit, dan Dinas Perhubungan sebanyak 1 unit.

 

Tidak ditemukannya 81 unit randis tersebut diketahui saat BPK Banten melakukan pemeriksaan pada 30 April 2026 dan ketahui ketiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut tidak dapat menghadirkan fisik kendaraan yang masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Dari jumlah 81 unit randis sebanyak 18 unit randis merupakan kendaraan yang berumur kurang dari 10 tahun.

 

Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU) pada DPKP Kabupaten Pandeglang, Ahmad Fatoni mengakui, perihal adanya 27 unit randis yang terdiri atas 24 sepeda motor dan 3 mobil tidak bisa dihadirkan saat BPK Banten melakukan pemeriksaan pada 30 April lalu.

 

Ia menjelaskan, 27 randis yang tidak diketahui keberadaannya merupakan temuan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal dalam setiap tahun pihaknya terus berupaya menelusuri keberadaan randis tersebut terutama sepeda motor yang banyak digunakan oleh Penyuluh Pertanian di lapangan.

 

“Dari 24 sepeda motor itu banyaknya pengadaan tahun 2006 yakni Honda Supra x 125 yang digunakan oleh Penyuluh Pertanian. Kita sudah berupaya menelusuri hingga ke kecamatan-kecamatan seperti Banjar dan Mekarjaya, namun hasilnya belum optimal,” terang pria yang akrab disapa Toni kepada tangselpos.id, Kamis (2/7/2026).

 

Dikatakan Toni, dari 24 unit tersebut sebanyak 13 unit sempat dibuktikan melalui foto unit terbaru dan dilampirkan ke tim BPK Banten. Namun kemungkinan lampiran dokumentasi tersebut tidak masuk ke dalam laporan dan akhirnya masih tercatat 24 unit sepeda motor yang tidak diketahui keberadaannya. “BPK sempat memberikan waktu, misal jika tidak bisa dihadirkan minimal ada foto Geotag terbaru. Kita sudah kirimkan itu (foto geotag, red) namun sepertinya tidak diinput di laporan dan hasilnya masih 24 unit,” terangnya.

 

Kemudian terkait tiga unit randis mobil, Toni menerangkan, ketiga unit itu yakni Honda CRV dengan nomor polisi A 9 J, Toyota Kijang Innova A 835 K, dan Daihatsu Terios A 923 K. Ketiga unit mobil dinas itu juga tidak bisa dihadirkan saat pemeriksaan, karena memang keberadaannya tidak diketahui. Ia menduga, tidak adanya ketiga unit mobil dinas tersebut karena sebelumnya DPKP merupakan dinas yang dilebur dan pemisahan dengan OPD lain.  “Dulu kan Ketahanan Pangan itu terpisah, Dinas Pertanian juga terpisah dan saat ini disatukan. Jadi kemungkinan terjadi ketidaktertiban penatausahaan aset dalam hal ini kendaraan dinas, namun kami tentu terus berupaya untuk mencarinya,” kata dia.

 

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPKP Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan mengatakan, pihaknya sudah menyusun rencana aksi atas rekomendasi BPK Banten. Pihaknya terus berupaya mencari aset yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya dan menyelesaikan permasalahan aset di instansinya. “Kita terus berupaya untuk menyelesaikan setiap temuan dan apa yang menjadi rekomendasi BPK RI dalam LHP LKPD,” singkatnya.

 

Sementara, Kepala Dinkes Pandeglang, Eniyati saat dikonfirmasi terkait 53 unit randis yang menjadi temuan BPK Banten, tidak merespons. Konfirmasi melalui chat WhatsApp maupun panggilan telepon tidak direspons.(*)