Dua Cucu Mahfud MD Ikut Keracunan MBG

YOGYAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengaku cucunya turut menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak hanya satu, dua cucu yang bersekolah di sekolah yang sama, alami muntah dan mual setelah menyantap MBG di sekolahnya, di Yogyakarta.

 

"Cucu saya juga keracunan MBG di Jogja. Cucu dari ponakan, namanya Iksan. Itu satu kelas 8 orang muntah-muntah," cerita Mahfud di podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official dilihat Rabu (1/10/2025).

 

Kata eks Menko Polhukam ini, salah satu cucunya bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Sedangkan cucunya yang satu lagi hanya alami muntah-muntah, dan dibolehkan pulang.

 

"Kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu, habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, dirawat di rumah. Tapi yang satunya sampai empat hari di rumah sakit. Ada dua, iya bersaudara, beda kelas. Di sekolah yang sama," papar Mahfud.

 

Mahfud menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang menyebut korban keracunan MBG hanya 0,0017 persen dari total 30 juta MBG yang sudah disalurkan.

 

Mahfud membandingkan ini dengan kecelakaan pesawat. Berdasarkan data, ada jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari. Pesawat yang kecelakaan tak sampai 0,001 persen.

 

"Tapi karena ini menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan, orang tentu akan ribut. Ini bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya," pesan dia.

 

Mahfud juga turut mendengar cerita guru-guru yang tidak digaji dan tak diikutkan panitia, tapi harus membersihkan piring-piring MBG. Saat ada alat makan yang hilang, mereka yang harsu menggantinya. Ini tentu sangat berat bagi masyarakat di daerah.

 

Diakui, MBG adalah program mulia karena jutaan anak-anak yang tidak bisa makan, terpenuhi gizinya. Dia pun mengajak seluruh pihak mendukung program positif ini.

 

Kesalahan di tahap awal program, sambung Mahfud, masih dapat dimaklumi. Namun, ke depan harus ada perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

 

"Artinya, ini sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya secara menyeluruh," tegasnya.

 

Selain itu, Mahfud menyoroti dasar hukum dari MBG mengingat program itu berjalan tanpa diketahui Perpres-nya, PP-nya, atau UU-nya. Selama ini, publik hanya tahu MBG dari rapat-rapat kabinet atau di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

"Minimal asas kepastian hukumnya harus sudah jelas, siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab siapa, kepada siapa," ujarnya.

 

"MBG itu bagus, harus diteruskan dan harus dikawal. Manfaatnya sudah sangat banyak, jauh lebih banyak dari kejelekannya. Tapi, sekecil apapun kejelekan itu, harus diselesaikan dengan tata kelola Pemerintahan yang baik," pesannya.

 

Sekadar informasi, Presiden Prabowo meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran menterinya mengevaluasi total MBG, menyusul maraknya siswa keracunan di sejumlah wilayah. Langkah terbaru BGN, menonaktifkan 56 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

 

"Langkah ini bagian dari evaluasi menyeluruh. Keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak penerima MBG, menjadi prioritas utama," ungkap Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang dalam keterangan tertulisnya dua hari lalu.

 

SPPG yang dinonaktifkan di antaranya SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah), dan lainnya.

 

Ditambahkan, saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah menguji sampel makanan dari 56 dapur MBG itu. Hasil pemeriksaan akan jadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan. Apakah perbaikan, penguatan pengawasan, hingga sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.

 

BGN, tegasnya, tak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat. "Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan," tekannya.

 

Setibanya di Indonesia dari lawatan luar negeri, Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian rapat untuk segera mencari jalan keluar. "Ini masalah besar, saya yakin kita akan selesaikan dengan baik," kata Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam.

 

Prabowo menegaskan perlunya peningkatan tata kelola agar SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan. Selain itu, setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

 

Dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9/2025), Prabowo kembali memerintahkan seluruh dapur penyedia makanan dilengkapi test kit dan semua alat dicuci pakai alat modern untuk membunuh bakteri.

 

"Sebelum distribusi harus diuji dulu semua, dan langkah preventif lainnya," kata Prabowo.

 

Kata Prabowo, sejak diluncurkan awal tahun, penerima manfaat MBG sudah tembus angka 30 juta anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Namun, jumlah sasaran masih jauh dari target 82 juta penerima.

 

"Kita tak bisa paksakan lebih cepat. Sekarang saja, bisa terjadi penyimpangan. Bayangkan kalau kita paksakan," ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

 

Penyimpangan yang dimaksud Prabowo adalah pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh sejumlah SPPG. Inilah yang meyebabkan puluhan kasus keracunan hingga berdampak kepada 5.000 lebih penerima MBG, terutama periode Januari sampai September 2025.

 

"Tapi penyimpangan, kekurangan atau kesalahan itu 0,00017 persen," sabut Prabowo