Pemkot Tangsel Genjot Serapan Anggaran, Dorong Perputaran Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat

CIPUTAT – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus berupaya mempercepat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Langkah ini bukan semata soal capaian administrasi, tetapi juga strategi untuk menjaga perputaran ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.

 

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menjelaskan bahwa belanja daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Meski kontribusinya hanya sekitar 20 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, keberadaan belanja pemerintah tetap menjadi salah satu penopang perputaran uang di masyarakat.

 

“Kalau kita bicara inflasi, bicara daya beli masyarakat, maka belanja daerah harus didorong. Walaupun kecil intervensinya, di bawah 20 persen, tapi tetap menjadi penggerak. Dari total APBD Rp5 triliun ini, sesegera mungkin harus dibelanjakan ke masyarakat agar roda ekonomi tetap berjalan,” kata Benyamin saat ditemui usai memimpin rapat di Puspemkot Tangsel, Rabu (1/10).

 

Ia mencontohkan, uang yang diterima seseorang sebagai pendapatan akan kembali berputar ketika dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu pula dengan APBD, semakin cepat tersalurkan, semakin cepat pula uang berputar di pasar, menjaga konsumsi, dan pada akhirnya mendukung dunia usaha.

 

Hal ini pun sejalan dengan hukum ekonomi, yang menyebutkan antara keduanya memiliki hubungan positif dan saling menguatkan. 

 

Oleh karena itu, saat ini Pemkot tengah menggenjot realisasi belanja daerah atau serapan anggaran yang kini baru mencapai 50,04 persen. 

 

"Kemudian untuk pendapatan daerah sudah berada di angka 74 persen. Saya yakin dengan sisa tiga bulan ini, semuanya bisa maksimal," imbuhnya.

 

Benyamin memaparkan bahwa hingga saat ini, masih ada sejumlah pekerjaan fisik yang masih berlangsung. Hal ini pun turut berdampak pada angka capaian belanja daerah itu sendiri. 

 

“Tapi seluruh proses lelang sudah selesai 100 persen, kontrak juga sudah rampung. Jadi sekarang tinggal pelaksanaan. Memang tidak mungkin 100 persen, karena biasanya ada sisa tender. Tapi target kita minimal di atas 90 persen,” ujarnya.

 

Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, dan Kesbangpol tercatat sudah memiliki serapan tinggi. Sementara bagian-bagian lain yang bersifat teknis masih dikejar agar optimal.

 

Menurut Benyamin, percepatan belanja daerah bukan hanya soal penyerapan anggaran, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan uang daerah yang segera masuk ke pasar, roda ekonomi dapat terus berputar, lapangan kerja terbuka, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

 

“Tahun lalu serapan kita 96 persen. Tahun ini, insya Allah, bisa mendekati. Yang penting bukan sekadar angka, tapi dampaknya langsung terasa di masyarakat. Belanja daerah ini harus jadi motor untuk menggerakkan ekonomi lokal,” tegasnya.