Pemprov DKI Tidak Akan Kurangi Subsidi Transportasi Umum Di Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memangkas subsidi transportasi umum di Ibu Kota meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerha (APBD) 2026 turun sebesar Rp 16 triliun dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat.

 

"Tarif di Jakarta ini hampir

 semua angkutan, dibandingkan dengan kota-kota di tetangga, kita jauh lebih murah,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025). 

 

Meskipun menghadapi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Pramono menyebut belum ada keputusan resmi terkait penyesuaian tarif transportasi umum. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta masih melakukan kajian mendalam.

 

“Mengenai kenaikan (tarif), itu kan saya sampaikan sebelum DBH-nya dipotong. Sekarang ini kami belum memutuskan apa pun,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Pramono sempat menyatakan, Pemprov akan mengkaji ulang besaran subsidi transportasi sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah pasca-pemotongan DBH.

 

“Yang jelas tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin.

 

Dalam pernyataan lebih lanjut, Pramono juga mengungkapkan bahwa besaran subsidi transportasi yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk setiap penumpang mencapai hampir Rp15.000. Hal ini menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi kebijakan subsidi dan tarif ke depan.

 

Gubernur Pramono meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak khawatir terkait isu kenaikan tarif. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari Pemprov mengenai perubahan harga tiket transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, LRT, atau angkutan integrasi lainnya.