BMKG Wilayah II Siapkan Dashboard Layanan, Tarif hingga Pengaduan Dibuka Lebih Transparan

CIPUTAT TIMUR – Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II menyiapkan sejumlah pembenahan pelayanan publik melalui digitalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

 

Langkah tersebut, mencakup pengaktifan kembali aplikasi PTSP, pembuatan dashboard layanan, keterbukaan informasi tarif hingga perbaikan mekanisme pengaduan yang ditargetkan terealisasi pada 2027.

 

Komitmen itu menjadi salah satu hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) BBMKG Wilayah II Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BBMKG Wilayah II, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Rabu 11 November 2026.

 

Ketua Bidang Infrastruktur BBMKG Wilayah II, Ariffudin, mengatakan perkembangan teknologi informasi menuntut penyelenggara pelayanan publik untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.

 

Menurutnya, masyarakat saat ini semakin bergantung pada perangkat digital sehingga instansi pemerintah harus mampu menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.

 

"Menyikapi hal tersebut, BMKG dituntut selalu mampu dan cepat beradaptasi dengan segala perubahan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat," kata Ariffudin .

 

Ia menegaskan, pelayanan publik tidak cukup hanya mengandalkan sistem yang sudah berjalan. Diperlukan komitmen bersama untuk melakukan perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

 

"Pelayanan publik tidak mampu berdiri sendiri tanpa disokong oleh keinginan yang kuat dari diri kita masing-masing untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik," jelasnya.

 

Ariffudin menjelaskan, forum konsultasi publik menjadi salah satu sarana bagi BBMKG Wilayah II untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses peningkatan kualitas pelayanan.

 

"Kegiatan FKP merupakan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik," jelasnya.

Melalui forum tersebut, lanjut Ariffudin, masyarakat dapat menyampaikan berbagai masukan, kritik, dan saran terkait kebijakan maupun pelaksanaan pelayanan publik.

 

"Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan," ungkapnya.

 

Ariffudin menambahkan, pelaksanaan FKP juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012.

 

Dalam kesempatan itu, Ariffudin menyoroti, pentingnya pemanfaatan teknologi untuk menjaga kualitas pelayanan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

 

"Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kualitas layanan tidak boleh ikut menurun. Disinilah peran teknologi menjadi kunci," tegasnya.

 

Menurutnya, penerapan PTSP berbasis digital dapat memangkas proses pelayanan yang sebelumnya berlapis dan membutuhkan waktu lebih lama.

 

"Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis digital, proses layanan yang tadinya berlapis dan memakan waktu dapat dipersingkat - satu pintu, satu alur, satu data," paparnya.

 

Namun, ia mengingatkan, bahwa digitalisasi tidak boleh hanya sebatas memindahkan formulir manual ke dalam sistem elektronik. Pembenahan juga harus menyentuh proses bisnis, integrasi data, dan kepastian standar pelayanan.

 

"Namun digitalisasi bukan sekadar memindahkan formulir ke layar. Ia harus disertai penyederhanaan proses bisnis, integrasi data antar sistem, dan kepastian standar layanan," ujarnya.

 

Dengan sistem tersebut, setiap tahapan pelayanan mulai dari permohonan, verifikasi, penetapan tarif, pembayaran hingga pelaporan dapat tercatat dan ditelusuri.

 

Ariffudin juga menekankan, bahwa penerapan teknologi harus berjalan beriringan dengan transparansi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

"Pengguna layanan berhak mengetahui dasar perhitungan tarif dan status pembayarannya; sementara penyelenggara wajib mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang diterima," jelasnya.

 

Ia menilai, teknologi dapat memberikan akses informasi yang lebih terbuka bagi masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan negara.

 

"Teknologi memungkinkan keduanya berjalan sekaligus membuka akses informasi bagi publik, dan menyediakan jejak audit bagi penyelenggara," tuturnya.

 

Meski demikian, Ariffudin mengakui, masih terdapat sejumlah aspek pelayanan yang perlu dibenahi. Mulai dari kejelasan prosedur dan persyaratan, keterbukaan tarif, ketepatan waktu penyelesaian layanan hingga mekanisme pengaduan.

 

"Karena itu, kami menyadari masih ada hal-hal yang perlu dibenahi mulai dari kejelasan prosedur dan persyaratan, keterbukaan tabel tarif, ketepatan waktu penyelesaian layanan sesuai standar yang ditetapkan, hingga kanal pengaduan dan tindak lanjutnya," ungkapnya.

 

Ia menegaskan, perbaikan tersebut membutuhkan keterlibatan pengguna layanan sehingga BBMKG Wilayah II membuka ruang seluas-luasnya bagi peserta untuk menyampaikan masukan.

"Semua itu tidak dapat kami perbaiki sendiri. Diperlukan masukan dari Bapak/Ibu sebagai pengguna layanan," tegasnya.

 

Hasil pembahasan FKP, kemudian dituangkan dalam berita acara yang memuat lima rekomendasi perbaikan pelayanan PTSP BBMKG Wilayah II dengan target penyelesaian pada 2027.

 

Rekomendasi pertama berupa pengaktifan kembali aplikasi PTSP berbasis digital atau website. BBMKG juga akan membuat katalog informasi jenis layanan melalui WhatsApp Business serta dashboard layanan internal untuk memudahkan pemantauan pekerjaan petugas.

 

Kedua, penyusunan katalog informasi alur pelayanan melalui WhatsApp Business agar pengguna dapat mengetahui prosedur dan persyaratan layanan dengan lebih mudah.

 

Ketiga, pembuatan prosedur mengenai jangka waktu penyelesaian setiap jenis layanan. Selain itu, BBMKG akan memberikan peralatan yang telah dikalibrasi bersamaan dengan sertifikat kalibrasinya.

 

Keempat, peningkatan transparansi biaya melalui pembuatan banner dan katalog informasi tarif pelayanan yang dapat diakses melalui WhatsApp Business.

 

Kelima, penyusunan mekanisme pengelolaan pengaduan sekaligus tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan pengguna layanan.

 

Dalam berita acara tersebut, pimpinan unit penyelenggara pelayanan menyatakan menerima seluruh identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan serta berkomitmen menindaklanjutinya.

 

Masyarakat dan pemangku kepentingan yang hadir, juga akan ikut memantau serta mengawasi perkembangan pelaksanaan rekomendasi sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

 

Ariffudin berharap, seluruh peserta dapat memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini ditemukan dalam pelayanan BBMKG Wilayah II.

 

"Saya berharap forum ini benar-benar dimanfaatkan. Sampaikanlah masukan, kritik, dan usulan Bapak/Ibu secara terbuka," tuturnya.

 

Ia memastikan, seluruh masukan peserta akan menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan pelayanan ke depan.

 

"Seluruh masukan akan kami rangkum dan tuangkan dalam Berita Acara yang akan ditandatangani pada akhir kegiatan, sebagai dasar tindak lanjut perbaikan layanan PTSP BBMKG Wilayah II ke depan," pungkasnya.