Pengusaha Daerah Dimintai Sumbangan Pilkada

JAKARTA - Politisi Golkar ini mengatakan, banyak teman-temannya di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang men­geluhkan kelakuan para calon kepala daerah yang meminta sumbangan terse­but. Apalagi, kata dia, di wilayah terse­but digelar pilkada serentak.

“Kami berencana mengevaluasi pilka­da yang dilangsungkan di Indonesia. Seberapa banyak manfaat dan mu­darat dari pilkada yang dijalankan Indonesia. Tapi, evaluasi itu baru bersifat diskusi,” tandasnya.

Akun @Maliki mengatakan, sudah menjadi rahasia umum kalau pengusaha dipalak preman politik. Bahkan, kata @Dickson_Wirahadiputra, sejak zaman dulu saat Orde Baru sudah terjadi sum­bangan dari para pengusaha.

Cuma beda kasusnya. Sehingga suara pengusaha itu seperti suara dewa, karena mereka penyandang dana politik di selu­ruh dunia,” ujarnya.

Menurut @Sayalay_Nagavesi, pungli itu sudah jadi kebiasaan sejak dulu. Kata dia, mulai pungli dari preman jalanan sampai preman berdasi dan preman konstitusi.

“Pungli yang menyebabkan biaya ekonomi Indonesia tertinggi di Asia,” ujar @Sayalay_Nagavesi. “Salah satu bukti bahwa alam demokrasi makin suram di pemerintahan saat ini,” kata @The_Jack.

Akun @Ahli_Berpendapat malah ber­tanya balik kepada Bambang Soesatyo. Kata dia, apakah Bambang Soesatyo juga dimintai sumbangan duit oleh para calon kepala daerah.

“Atau mungkin mereka (para calon kepala daerah) nggak berani?” tanya dia.

Wong dia pembinanya para pengu­saha, mana berani calon kepapa daerah malakin,” timpal @Andri_Kurniawan.

Akun @Jhones_banget tidak setuju bila pilkada diserahkan kepada anggota DPRD untuk memilih calon kepala daerah. Dia bilang, usulan Bamsoet me­nyerahkan kepala daerah dipilih DPRD lagi kemunduran luar biasa.

“Wah mundur lagi dong, bisa jadi ajang suap menyuap anggota DPRD,” ujar @Deddy_Hidayat. “Pilkada mela­lui pemilihan di DPRD sebagai penge­birian demokrasi kerakyatan,” tukas @Mohammad_Machdi_Yunus.

Akun @BlakcoTanya menuturkan, wa­cana pilkada lewat DPRD kembali hidup. Selama ini, perdebatan wacana pilkada tidak langsung ini sudah berjalan cukup lama. Dia bilang, pilkada lewat DPRD memperbesar kongkalikong orang-orang partai.

“Pilkada langsung memang banyak money politic, tapi setidaknya rakyat bisa pilih langsung sesuai nurani dan tebalan amplopnya. Kalau dipilih DPRD yang da­pat anggota dewan sama elit-elit partainya doang,” kata @Mochamad_Nayazi.

Sementara, @Bahedi setuju pilkada dikembalikan kepada DPRD. Kata dia, pilkada melalui DPRD mudorotnya lebih kecil dibanding pilkada langsung. Dia memprediksi, paling akan terjadi suap menyuap kepada anggota DPRD.

“Dan itu tidak seberapa jika dibanding dengan biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah dan parpol jika via pilkada langsung,” ujarnya.

Akun @Jefri_Docho_Sibuea menyebut terlalu banyak cost yang dikeluarkan untuk pilkada langsung. Hasilnya, kata dia, hanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ongkos pilkada melalui DPRD, kata dia, cuma 30 persen dari pilkada langsung.

“Belum lagi terjadi perpecahan dan gon­tok-gontokan di tengah masyarakat dalam pilkada itu,” tandas @Bahedi. (rm.id)