Bawaslu Dorong Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Awasi Pemilu 2029

SERPONG-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan diskusi bertema “Penguatan Demokrasi: Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergi Pengawasan Pemilu 2029”, di salah satu restoran kawasan Serpong, Kamis (30/10).

 

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi berbagai organisasi masyarakat sipil untuk memberikan pandangan, gagasan, dan kritik konstruktif dalam upaya memperkuat demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029.

 

 Diskusi tersebut dihadiri oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi, aktivis pemilu, hingga lembaga pemerhati demokrasi yang selama ini turut berperan dalam proses pengawasan dan pendidikan politik. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas elemen masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

 

Anggota Bawaslu RI, Tito Haryono dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk merangsang kembali semangat partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu.

 Menurutnya, pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga resmi seperti Bawaslu, tetapi juga merupakan gerakan moral masyarakat sipil untuk menegakkan keadilan pemilu.

 

“Diskusi ini kami harapkan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat masyarakat sipil agar aktif terlibat dalam pengawasan Pemilu 2029. Demokrasi tidak akan sehat tanpa partisipasi masyarakat,” ujar Tito.

 

Tito menegaskan, bahwa pengawasan pemilu bukan hanya dilakukan pada saat tahapan kampanye atau pencoblosan, tetapi harus dimulai jauh sebelum itu sejak tahapan perencanaan, penyusunan regulasi, hingga proses rekapitulasi hasil. “Keterlibatan masyarakat sipil sangat penting untuk menekan potensi pelanggaran dan memastikan proses berjalan transparan,” tambahnya.

 

Sementara, Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Ade Wahyu Hidayat dalam sesi tanggapan mengatakan, bahwa penguatan sinergi antara masyarakat sipil dan lembaga pengawas pemilu harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Ia menilai, sinergi ini menjadi kunci dalam menciptakan pengawasan yang efektif dan independen.

 

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. Kami butuh dukungan dan keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat sipil, baik dalam bentuk advokasi, pendidikan pemilih, maupun pengawasan berbasis komunitas,” ungkap Ade.

 

 Sementara, Prof. Marihot War Siahaan, akademisi yang hadir sebagai narasumber menyoroti pentingnya penerimaan terhadap aturan dan hasil pemilu sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi. Menurutnya, demokrasi akan kokoh jika semua pihak — baik peserta, penyelenggara, maupun masyarakat memiliki kesadaran untuk tunduk pada hukum dan regulasi yang telah disepakati bersama.

 

 “Ketika semua pihak dapat menerima aturan dan mekanisme yang berlaku, maka di situlah konsolidasi demokrasi terjadi. Demokrasi tidak akan tumbuh dalam ruang yang dipenuhi kecurigaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum,” tegas Marihot.

 

Selain itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam paparannya menyampaikan, bahwa jaringan organisasi masyarakat sipil harus memperkuat solidaritas dan kesatuan gerak. Menurutnya, berbagai kelompok seperti KontraS, lembaga sosial politik, dan komunitas pemantau pemilu perlu memperkuat koordinasi agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengawasan dan pendidikan politik.

 

 “Gerakan masyarakat sipil harus solid. Hanya dengan solidaritas dan konsistensi, kita bisa mewujudkan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas,” kata Adi.

 

Adi juga menekankan, perlunya peningkatan kesadaran politik di tingkat akar rumput. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga integritas pemilu, sehingga rawan dimobilisasi oleh kepentingan politik jangka pendek. “Kita perlu meningkatkan kesadaran politik warga agar mereka menjadi subjek aktif, bukan sekadar objek politik,” pungkasnya.