Iwan Bule, Jantan Dong Berani Mundur Nggak

JAKARTA - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) akhirnya menyerahkan laporan hasil investigasi tragedi di Stadion Kanjuruhan kepada Presiden Jokowi, kemarin.

Dalam laporan setebal 136 halaman itu, tim yang dikomandoi Menko Polhukam Mahfud MD itu, merekomendasikan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan atau Iwan Bule mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas meninggalnya 132 korban jiwa. Pak Iwan Bule, berani mundur nggak ya? 

Mahfud dan rombongan tiba di Kompleks Istana sekitar pukul 1.12 siang dengan menumpang bus. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, tampil dengan batik lengan panjang warna cokelat. Sebanyak 13 anggota TGIPF ikut mendampingi.  

Saat dicegat wartawan, Mahfud bilang, kedatangannya untuk menyerahkan hasil investigasi TGIPF ke Presiden. Kata dia, laporan ini berdasarkan temuan-temuan yang mungkin belum muncul di berbagai media.

Apa itu? Soal ini Mahfud tak mau banyak bicara.  "Isinya apa, saya harus menyampaikan dulu ke Presiden, baru ke Anda," kata Mahfud, sambil bergegas meninggalkan wartawan. 

Satu jam kemudian, Mahfud muncul lagi dan memberikan keterangan pers. Kepada wartawan, Mahfud mengatakakan, laporan dibikin secara independen. Hasil laporan itu akan diolah oleh Presiden untuk kebijakan keolahragaan nasional. Apa isinya? Mahfud bilang, tim menemukan fakta bahwa korban yang jatuh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi dan medsos.

“Karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat. Jadi itu lebih mengerikan dari sekadar semprot, mati, semprot, mati," kata Mahfud.

Kata Mahfud, ada korban yang awalnya saling gandengan untuk keluar, satu bisa keluar, yang satu tertinggal, yang di luar balik lagi untuk menolong temannya. Terinjak-injak lalu mati. Ada juga yang memberikan bantuan pernapasan.

"Karena satunya sudah tidak bisa bernapas, membantu kena semprot juga, mati. Itu ada di CCTV. Lebih mengerikan dari pada yang beredar," ucapnya. 

Mahfud mengatakan, korban yang mati dan sekarang kritis, dipastikan terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan.

Soal tingkat keberbahayaan dari gas air mata sedang diperiksa oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

"Tetapi, apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa mencoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata," ucapnya.

Mahfud juga menyoroti soal semua stakeholders yang saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal.

Mahfud lalu mengungkapkan, jika selalu mendasarkan pada norma formal maka semua menjadi tidak ada yang salah. Karena yang satu mengatakan aturannya begini sudah kami laksanakan, yang satu bilang sudah kontrak, yang lain sudah sesuai dengan statuta FIFA. 

"Sehingga dalam catatan kami, pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu, pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral," ujarnya. 

Soal norma aturan, kata dia, memang seringkali bisa dimanipulasi. Namun, kata dia, ada norma yang lebih tinggi yaitu Salus Populi Suprema Lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada.

"Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat, publik, terinjak-injak," ujarnya. 

Rekomendasi lain, kata dia, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus bertanggung jawab secara pidana di dalam kasus ini. TGIPF mempunyai banyak temuan-temuan di lokasi untuk bisa didalami oleh Polri. 

"Adapun tanggung jawab moral, dipersilahkan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban," tuntasnya.

Dalam laporan, rekomendasi lain untuk PSSI adalah segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) demi mengganti kepengurusan federasi.

"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang," tulis laporan itu. 

Bagaimana tanggapan PSSI? Sampai tadi malam, PSSI belum memberikan tanggapan secara resmi. Namun, tak lama usai Mahfud memberikan keterangan pers, PSSI langsung menggelar rapat. 

Wakil Sekjen PSSI Maaike Ira Puspita  berjanji pihaknya akan segera membuat pernyataan terkait pengumuman TGIPF.

"Mohon maaf ya, berikan kami kesempatan dulu untuk menggelar rapat untuk bisa menyikapi situasi ini dengan baik," kata Maaike saat ditemui wartawan di lantai 6 GBK Arena yang menjadi kantor federasi.

Sehari sebelumnya, Iwan Bule mengungkapkan permintaan maaf dan bilang tanggung jawab atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan.

"Pertama-sama saya atas nama federasi mohon maaf atas apa yang terjadi dengan tragedi, PSSI bertanggung jawab sepenuhnya," ujarnya.

Terkait desakan mundur, Iwan mengatakan, semua pihak boleh bicara apa saja. (rm id)