Selama Libur Sekolah, MBG untuk Ibu Hamil dan Balita Tetap Berjalan

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berlangsung selama masa libur sekolah akhir 2025. Kelompok ini tetap menjadi prioritas utama karena berada pada fase krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

 

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa intervensi pemenuhan gizi bagi kelompok rentan tidak boleh terhenti dan tidak berkaitan dengan kalender pendidikan.

 

“Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus. Periode 1.000 hari pertama kehidupan waktunya sangat singkat, sehingga golden time ini harus dijaga sebaik mungkin. Program ini tidak ada kaitannya dengan waktu sekolah,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (25/12/2025).

 

Sementara itu, kebijakan berbeda diterapkan bagi penerima manfaat dari kalangan anak sekolah selama masa libur. BGN menetapkan layanan MBG untuk anak sekolah bersifat opsional dan disesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan serta aktivitas keluarga penerima manfaat.

 

“Untuk anak sekolah sifatnya opsional. Apabila terdapat kendala teknis dalam pengambilan atau pengiriman, atau anak sedang berlibur bersama keluarga, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami sediakan,” jelas Dadan.

 

BGN juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG pada akhir 2025 masih berjalan pada 26, 27, 29, 30, dan 31 Desember 2025. Kebijakan ini diambil guna memastikan keberlanjutan layanan, khususnya bagi kelompok prioritas.

Memasuki tahun 2026, Program Makan Bergizi Gratis akan kembali berjalan secara serempak mulai 8 Januari 2026. Adapun pada 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai masa persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia.

 

Tahapan persiapan tersebut mencakup kesiapan dapur, sistem distribusi, sumber daya manusia, serta penguatan standar keamanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kualitas layanan dan keberlanjutan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.