Bupati Tangerang Pastikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Tetap Optimal

TANGERANG - Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid melakukan pemantauan langsung terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara layanan publik pasca libur Hari Raya Idulfitri. Khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan beberapa OPD lainnya pada Rabu (25/3).

 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah (Asda) III, serta jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menegaskan bahwa tinjuan itu guna memastikan OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan optimal.

 

“Hari ini (kemarin,red), setelah kita halal bihalal, saya bersama Pak Sekda dan jajaran datang ke Disdukcapil Kabupaten Tangerang untuk melihat langsung pelayanan. Alhamdulillah, pelayanan tetap berjalan meskipun sebagian besar layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sudah dilaksanakan di kecamatan, sehingga keluhan masyarakat semakin berkurang,” ujarnya.

 

Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah layanan strategis masih dipusatkan di Disdukcapil Kabupaten Tangerang. Di antaranya perbaikan data KTP seperti kesalahan nama atau tanggal lahir, layanan perpindahan antar daerah, pencatatan sipil seperti pernikahan non-muslim, akta perceraian dan pelayanan untuk Warga Negara Asing (WNA).

 

Dia pun mengapresiasi terobosan Disdukcapil Kabupaten Tangerang yang telah mendistribusikan pelayanan administrasi kependudukan ke tingkat kecamatan. Menurutnya, langkah efektif tersebut merupakan upaya nyata untuk menekatkan pelayanan kepada masyarakat.

 

“Pelayanan KTP sekarang sudah banyak dilakukan di kecamatan. Hanya untuk blanko KTP elektronik memang tetap menjadi kewenangan Dukcapil karena harus terintegrasi dengan database pusat. Alhamdulillah stok blanko hingga Desember aman dan disalurkan rutin setiap minggu ke kecamatan,” jelasnya.

 

Dirinya menyebut, berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Tangerang, jumlah wajib KTP di Kabupaten Tangerang sekarang mencapai sekitar 2,5 juta jiwa. Sebanyak 99 persen telah terlayani, sementara sisa satu persen atau sekitar 25 ribu penduduk masih dalam proses pelayanan di tingkat kecamatan.

“Artinya bukan tidak dilayani, tetapi sedang diproses di kecamatan. Ini menunjukkan komitmen kita dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

 

Berikutnya, terkait sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca libur lebaran, Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa sebagian ASN masih menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) secara terbatas.

 

“Untuk dinas yang tidak langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat, diberlakukan 50 persen WFA/WFH. Sementara OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap bekerja 100 persen,” ungkapnya.

 

Terakhir menegaskan, meskipun terdapat kebijakan kerja fleksibel, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan harus berjalan tanpa gangguan.

 

“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Bahkan di kecamatan dengan jumlah wajib KTP yang tinggi, pelayanan tetap dibuka hingga Sabtu malam pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya,” pungkasnya.