DPR Siap Dipotong Gaji, Antisipasi Krisis Timur Tengah

JAKARTA - Senayan menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas gaji anggota DPR dan menteri sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. Kebijakan ini dipertimbangkan seiring meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi global.

 

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menilai rencana tersebut sebagai sinyal kuat agar seluruh elemen bangsa bersiap menghadapi potensi krisis. Menurutnya, kondisi geopolitik global saat ini menuntut langkah antisipatif dari pemerintah.

“Ini sinyal positif dan memang menjadi kebutuhan saat ini,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

 

Presiden sebelumnya juga mengajak seluruh pihak untuk menghemat penggunaan BBM, mencontoh langkah sejumlah negara seperti Pakistan yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan penghematan, termasuk pemotongan gaji pejabat dan sistem kerja dari rumah.

 

Rifqi menegaskan, efisiensi anggaran tidak cukup hanya melalui pemotongan gaji, tetapi juga harus memastikan seluruh belanja negara tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ia mengusulkan agar kebijakan ini cukup diatur melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan tanpa perlu revisi undang-undang.

 

Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tetap dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta tidak mengganggu kualitas pelayanan publik.

 

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menilai evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan APBN juga perlu dilakukan untuk mencegah pemborosan anggaran pada program yang kurang berdampak.

 

“Rasionalisasi dan evaluasi penting agar penggunaan APBN semakin efektif,” katanya.

 

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah masih mengkaji secara mendalam rencana pemotongan gaji pejabat negara. Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong langkah efisiensi lain di berbagai kementerian dan lembaga.

 

Ia memastikan, pasokan energi nasional, khususnya BBM, masih dalam kondisi aman. Pemerintah bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, terus menjaga ketersediaan stok melalui sistem cadangan dan distribusi yang berkelanjutan.

 

“Masyarakat tidak perlu khawatir, stok BBM masih aman,” tegasnya.