Tito Karnavian Soroti Sistem Pilkada sebagai Faktor Banyaknya Kepala Daerah Terjerat OTT

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai maraknya kepala daerah yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lepas dari persoalan mendasar dalam sistem rekrutmen kepemimpinan daerah.

 

Menurut Tito, mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung memang membawa dampak positif bagi demokrasi. Namun, di sisi lain, sistem tersebut juga memiliki celah yang berpotensi melahirkan pemimpin bermasalah.

 

Ia menjelaskan, tingginya biaya politik dalam pilkada kerap menjadi faktor yang mendorong praktik-praktik tidak sehat. Kondisi ini membuat tidak semua kepala daerah yang terpilih memiliki integritas dan kualitas kepemimpinan yang baik.

“Tidak bisa dipungkiri, ada kepala daerah yang berkinerja baik, tetapi ada juga yang justru terjerat kasus hukum,” ujarnya usai menghadiri rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026).

 

Lebih lanjut, Tito menilai fenomena ini tidak bisa dilihat sebagai kasus per kasus semata. Ia menekankan adanya persoalan struktural, mulai dari aspek kesejahteraan, moral, hingga integritas para pejabat daerah.

 

Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam operasi yang digelar KPK pada 10 April 2026. Dalam kegiatan tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD setempat.

 

Sehari berselang, KPK membawa Gatut bersama beberapa pihak lain ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2025–2026.

 

Saat ini, Gatut menjalani masa penahanan awal selama 20 hari di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, terhitung sejak 11 April hingga 30 April 2026.

 

Tito pun kembali menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen kepala daerah guna meminimalisasi praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah.