Hasil Rapat Evaluasi di Kemendagri, 3 Daerah Sepak Kota Serang Menjadi Ibu Kota Provinsi Banten

SERANG - Tiga daerah yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, bersepakat bahwa kedudukan Ibu Kota Provinsi Banten berada di Kota Serang. Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Serang Subagyo mengatakan, kesepakatan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat evaluasi antara tiga daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama instansi terkait, di Jakarta pada 30 Oktober lalu.

 

“Dalam rapat evaluasi tersebut terjadi dinamika, terutama beda penafsiran dari beberapa ahli hukum terkait kedudukan Ibu Kota Provinsi Banten. Namun berdasarkan hasil rapat disepakati jika Ibu Kota Provinsi Banten berkedudukan di Kota Serang,” ungkap Subagyo, Selasa (10/11/2026).

 

Dikatakannya, perbedaan tafsir hukum ini bermula dari celah aturan pada Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten yang menyebut ibu kota berkedudukan di Serang. Namun, kata Subagyo, bagian penjelasan pada pasal tersebut justru merujuk pada sebagian wilayah yang masih masuk dalam administrasi Kabupaten Serang.

 

Di sisi lain, lanjutnya kehadiran UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, secara tegas menyatakan bahwa Kota Serang merupakan daerah pemekaran otonom yang terdiri dari enam kecamatan.

 

Menyikapi tumpang-tindih regulasi ini, kata Subagyo para pakar hukum dari Sekretariat Negara sepakat menggunakan asas lex posteriori derogat legi priori. Asas tersebut menetapkan bahwa aturan perundang-undangan pembentukan Kota Serang yang lebih baru secara otomatis menggugurkan ketentuan lama. “Berarti seolah-olah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, maka pasal 7 itu udah gugur dengan sendirinya. Berarti Ibu Kota Provinsi Banten adalah Kota Serang,” tegas Subagyo.

 

Guna memberikan kepastian hukum yang tertib dan permanen, pemerintah pusat sepakat untuk segera merevisi UU Nomor 23 Tahun 2000. Namun kata Subagyo, mengingat revisi undang-undang membutuhkan proses legislasi yang sangat panjang, pemerintah saat ini tengah menyiapkan instrumen hukum jangka pendek.

 

Aturan penegasan kedudukan tersebut nantinya akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). “Untuk instrumen penegasan di luar Undang-Undang, apakah nanti PP atau Permendagri, nanti akan dilaporkan terlebih dahulu ke Menteri Dalam Negeri,” pungkas Subagyo.(*)