Transjakarta Akan Terkoneksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan terus menggenjot program Integerasi Transportasi Umum.

Salah satunya, mengkoneksi layanan bus Transjakarta dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, Pemprov DKI bakal terus mengintensifkan penyediaan dan penggunaan angkutan massal perkotaan di Ibu Kota.

“Kami akan mengupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, sekaligus merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri,” kata Heru dalam keterangannya usai memenuhi undangan rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi bersama beberapa Menteri di Istana Merdeka, Rabu (2/11).

Untuk mendukung pengintegrasian angkutan massal perkotaan, lanjut Heru, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Tak hanya itu, pihaknya membuka kemungkinan kerja sama dengan stakeholder swasta seperti yang sudah dijalankan Transjakarta selama ini.

Teranyar, kesepakatan Transjakarta dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk mengintegrasikan angkutan penumpang dan bisnis pendukung. Ke depan, Transjakarta akan menyediakan kebutuhan pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek, untuk mendukung arus mobilitas penumpang KCIC dari dan ke Stasiun Halim. Serta, bisnis pendukung yang disepakati bersama.

Integrasi antara lain meliputi pembenahan ongkos menjadi lebih murah, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal.

Sebelumnya, Heru bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membahas integrasi transportasi umum secara menyeluruh. Menurut Heru, integrasi angkutan di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat dan Daerah harus dilakukan sehingga sarana mobilitas warga bisa tersambungkan secara total.

Heru juga menemui Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, membahas hal yang sama. Selain itu, keduanya membahas tentang ketersediaan kendaraan umum berbasis listrik di Jakarta.

BKS-sapaan Budi Karya yang juga hadir dalam ratas, melaporkan perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta. Dia menyebut investor Jepang, Korea dan Inggris ingin masuk sebagai konsorsium pembangunan MRT.

Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia, DKI, pihak Jepang, Korea, dan Inggris,” kata Budi.

Kementerian Perhubungan, tegas dia, mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.

BKS bilang, Jakarta cukup representatif untuk percontohan angkutan massal perkotaan.

“Di sini sudah ada MRT, LRT, dan nanti ditambah ada BRT. Ini menjadi modal bagi Jakarta dan kota-kota lainnya,” ujarnya.

Dalam ratas, Presiden meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menyiapkan feeder atau angkutan pengumpan bagi moda transportasi massal perkotaan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses transportasi publik.

Menhub mencontohkan angkutan LRT Jabodebek. Menurut BKS, Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI Jakarta berkewajiban untuk meneruskan feeder baik berupa bus atau angkutan lainnya untuk mendukung LRT.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan, proyek LRT akan terus dilanjutkan. Dijelaskan Syafrin, proyek LRT saat ini masih dalam proses pengkajian.

“Pembangunan transportasi massal berbasis rel seperti LRT membutuhkan analisis mendalam karena menyangkut sejumlah faktor. Seperti tata guna lahan, proyeksi potensi penumpang di masa mendatang, serta model pendanaan,” terang Syafrin, Kamis (3/11).

Dia membantah ada kendala regulasi terkait pembangunan LRT.

“Sesuai rencana, lanjutan rute LRT akan dimulai tahun 2020. Namun kan saat ini terkendala oleh kapasitas fiskal Jakarta karena terdampak Pandemi Covid-19,” terangnya.

Dia juga menyinggung tentang penerapan Electronic Road Pricing (ERP). ERP merupakan salah satu kebijakan dalam mekanisme push and pull strategy dalam transportasi.

Selain penyediaan fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum massal sebagai supply (penyedia) layanan di sektor transportasi (pull strategy), Pemerintah berencana menerapkan kebijakan yang dapat mengendalikan mobilitas warga dengan kendaraan pribadi melalui pengendalian tarif parkir, Ganjil Genap dan ERP.

Namun, implementasi ERP hingga saat ini masih terkendala peraturan. Saat ini, Pemprov DKI bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sedang dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLSE) dan sudah memasuki tahap final.

Melalui Perda PLLSE ini, diharapkan dapat menjadi landasan hukum implementasi ERP di Jakarta. ERP diharapkan akan menjadi sebuah solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Untuk mendukung pengintensifan angkutan massal perkotaan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyetujui rencana PT MRT Jakarta mengakuisisi saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

“Disetujui dengan catatan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Fitria Rahadiani di Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/10).

Banggar DPRD DKI juga menyetujui usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada PT MRT Jakarta sebesar Rp 4,56 triliun. PMD tersebut untuk penerusan hibah dan pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI untuk MRT Jakarta.

Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai, sarana dan prasarana angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik. Dengan fasilitas dan layanan yang semakin baik, sayangnya pengguna angkutan umum belum naik dari sebelum pandemi Covid-19.

Jika sebelum pandemi Covid-19, pengguna Transjakarta mencapai 1 juta dan KRL 1,1 juta per hari.

“Seharusnya sekarang dengan sarana dan fasilitas yang sudah cukup baik, pengguna transportasi publik meningkat dari sebelum pandemi,” kata dia.

Pengamat transportasi jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini meminta, Pemprov DKI terus menarik minat warga untuk beralih menggunakan angkutan umum. Caranya, dengan terus memperbaiki layanan dan fasilitas transportasi umum.

“Layanan yang baik dan ongkos yang lebih murah, warga pasti dengan sendirinya akan beralih ke angkutan umum,” ujarnya.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, untuk membenahi kesemrawutan lalu lintas, Jakarta tidak bisa bergerak sendiri. Karena kemacetan di Jakarta bukan hanya disebabkan oleh kendaraan warga Ibu Kota saja.

Justru, kemacetan itu terjadi ketika para pekerja yang berasal dari luar wilayah, masuk ke Jakarta. Karena itu, perbaikan layanan dan fasilitas transportasi harus dilakukan di daerah penyangga. Sehingga warga luar yang berkegiatan di Jakarta beralih menggunakan transportasi umum.

“Jika transportasi di daerah penyangga belum memadai, ya sulit mengatasi kemacetan di Jakarta,” kata Djoko.

Sumber berita rm id :

https://rm.id/baca-berita/megapolitan/147334/dki-pastikan-genjot-integrasi-transportasi-umum-transjakarta-akan-terkoneksi-kereta-cepat-jakartabandung