Jaga Rupiah Tetap Perkasa, Pemerintah Perketat Pembelian Dolar AS

JAKARTA - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. Salah satu kebijakan terbaru yang disiapkan adalah memperketat pembelian dolar Amerika Serikat (AS) guna menahan gejolak di pasar valuta asing.

Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam.

Menurut Perry, rapat membahas kondisi rupiah yang dinilai masih undervalued setelah sempat menyentuh level Rp17.400 per dolar AS. Padahal, fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap solid. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen, inflasi yang terkendali, cadangan devisa yang kuat, hingga pertumbuhan kredit yang tetap tinggi.

“Kami optimistis rupiah ke depan akan kembali stabil dan menguat,” ujar Perry.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap rupiah dipicu dua faktor utama, yakni global dan musiman. Dari sisi global, kenaikan harga minyak dunia, tingginya suku bunga AS, serta imbal hasil obligasi US Treasury tenor 10 tahun yang mencapai sekitar 4,47 persen membuat dolar AS semakin perkasa dan memicu arus keluar modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sementara dari sisi domestik, kebutuhan dolar AS meningkat pada periode April hingga Juni untuk repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, hingga kebutuhan valuta asing jamaah haji.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI telah menyiapkan tujuh langkah strategis yang juga telah mendapat persetujuan Presiden.

Pertama, BI akan memperkuat intervensi di pasar spot maupun transaksi derivatif valas, termasuk Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), baik di pasar domestik maupun offshore. Langkah ini didukung cadangan devisa Indonesia yang mencapai 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026.

Kedua, BI mengoptimalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna menarik kembali aliran modal asing dan memperkuat permintaan terhadap rupiah.

Ketiga, BI bersama Kementerian Keuangan memperkuat sinergi fiskal dan moneter melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder senilai Rp123,1 triliun.

Keempat, BI memastikan likuiditas perbankan tetap longgar dengan menjaga pertumbuhan uang primer (M0), yang saat ini tercatat tumbuh 14,1 persen secara tahunan.

Kelima, pemerintah memperketat pembelian dolar AS tunai. Batas pembelian diturunkan dari sebelumnya 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan. Bahkan, pembelian di atas 25 ribu dolar AS wajib disertai underlying transaksi.

Keenam, BI memperkuat intervensi di pasar offshore melalui instrumen non-deliverable forward (NDF) serta membuka ruang lebih luas bagi bank domestik untuk berpartisipasi di pasar tersebut.

Ketujuh, pengawasan aktivitas pembelian valuta asing oleh perbankan dan korporasi akan diperketat melalui koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah juga memperkuat kerja sama keuangan bilateral melalui skema currency swap dengan sejumlah negara mitra seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.

Selain itu, pemerintah mulai mengoptimalkan penerbitan surat utang dalam denominasi mata uang alternatif seperti yuan dan yen guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan menerbitkan instrumen Panda Bonds di pasar China. Menurutnya, skema tersebut menawarkan bunga yang lebih rendah sekaligus membantu diversifikasi sumber pembiayaan negara.

Di sisi lain, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai pergerakan rupiah saat ini masih berada dalam fase penyesuaian menuju titik keseimbangan baru.

Ia menegaskan, pasar membutuhkan sinyal kuat dari otoritas bahwa stabilitas nilai tukar akan terus dijaga melalui kebijakan yang kredibel dan respons yang tegas.

“Sinergi BI dan pemerintah menjadi kunci menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap ekonomi nasional,” ujarnya.