Usai 5 Peserta Meninggal, Desakan Stop Sementara Latsarmil Koperasi Desa Menguat

JAKARTA – Meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) memicu perhatian luas publik. Sejumlah pihak kini mendesak pemerintah menghentikan sementara program tersebut hingga evaluasi menyeluruh dilakukan.

Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus tetap menempatkan keselamatan peserta sebagai prioritas utama. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pengingat agar pelaksanaan program strategis tidak mengabaikan aspek perlindungan dan keamanan.

“Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi,” ujarnya.
Ia menilai langkah pemerintah menyiapkan manajer koperasi desa merupakan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa. Namun, materi pelatihan dinilai perlu disesuaikan dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi.

Menurutnya, seorang manajer koperasi lebih membutuhkan kemampuan mengelola organisasi, memahami laporan keuangan, menyusun strategi usaha, hingga membangun jejaring ekonomi di tingkat desa.

“Penanaman disiplin tetap penting, tetapi orientasi pelatihan seharusnya lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas manajerial dan pengelolaan koperasi,” katanya.

Ombudsman juga menekankan perlunya evaluasi terhadap kurikulum pelatihan, proporsi aktivitas fisik, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, kesiapan tenaga medis, mekanisme penanganan darurat, hingga aspek akuntabilitas penyelenggaraan.

Lebih lanjut, Ombudsman menyatakan siap melakukan pengawasan dan membuka kemungkinan investigasi atas prakarsa sendiri apabila ditemukan indikasi maladministrasi.

Senada, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tantowi, menilai latihan dasar kemiliteran tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi.

Komnas HAM pun merekomendasikan agar pemerintah menghentikan pembekalan dalam bentuk latihan dasar militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP.

Menurutnya, peningkatan kapasitas peserta semestinya difokuskan pada penguatan kemampuan kepemimpinan, tata kelola koperasi, literasi keuangan, dan pengelolaan usaha.

Desakan serupa datang dari Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, yang meminta pelaksanaan Latsarmil dihentikan sementara sampai evaluasi selesai dilakukan.

Ia menilai peserta pelatihan merupakan masyarakat sipil sehingga metode pembinaan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan fisik peserta.

“Tujuan utama Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi dan mendorong pembangunan ekonomi desa. Karena itu, keselamatan peserta harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan pelatihan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Pemerintah, kata dia, telah menerima berbagai masukan dari masyarakat dan memastikan pelatihan tetap berjalan dengan sejumlah evaluasi serta langkah perbaikan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Kementerian Pertahanan juga disebut telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menyiapkan langkah perbaikan dalam penyelenggaraan pelatihan calon manajer koperasi.