Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Punya Harta Rp21,3 Miliar, Didominasi Aset Properti

JAKARTA – Harta kekayaan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi sorotan setelah ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 yang disampaikan pada 26 Maret 2026, Anom tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar Rp21.315.743.177, setelah dikurangi utang sebesar Rp1.245.455.557.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut. Dalam OTT itu, KPK juga dikabarkan mengamankan uang sekitar Rp2 miliar.

Mengacu pada data LHKPN, komponen terbesar harta Anom berasal dari 18 aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp12.297.000.000. Properti tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain Pemalang, Jakarta Timur, Bandung, Bekasi, Surabaya, Semarang, Gianyar, dan Tegal.

Aset bernilai tertinggi berupa tanah seluas 2.300 meter persegi di Pemalang senilai Rp1,725 miliar, disusul tanah seluas 1.500 meter persegi di wilayah yang sama senilai Rp1,25 miliar. Ia juga memiliki bangunan di Bandung senilai Rp1,2 miliar serta bangunan di Surabaya senilai Rp1 miliar.

Selain properti, Anom melaporkan kepemilikan 11 kendaraan dengan nilai total Rp1,109 miliar. Kendaraan termahal yang dimilikinya adalah Harley-Davidson tahun 2020 senilai Rp450 juta. Ia juga memiliki Mercedes-Benz E300 tahun 2010, Honda CR-V tahun 2017, Honda HR-V tahun 2015, serta sejumlah sepeda motor, termasuk Piaggio, Kawasaki Ninja RR, Yamaha RX King, Gesits, Honda Mio, dan Honda Supra.

Di luar aset properti dan kendaraan, Anom juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp440 juta, surat berharga Rp902,2 juta, kas dan setara kas Rp782,2 juta, serta harta lainnya sebesar Rp7,03 miliar. Total aset yang dilaporkan mencapai Rp22,56 miliar sebelum dikurangi utang.

KPK menegaskan, seluruh data dalam LHKPN berasal dari laporan yang diisi sendiri oleh penyelenggara negara melalui sistem e-LHKPN. Karena itu, dokumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa harta yang dilaporkan bebas dari keterkaitan dengan tindak pidana.