Kesulitan Mencari Sapu Bersih

MAJALAH Tempo Juli 2026 menyuguhi perang bintang yang saling menyandera. Bukan Cicak versus Buaya. Tapi Buaya Darat versus Buaya Muara. Ada yang bilang perang kartel antar setan melawan setan. Meme netizen lucu dan kritis. Temuan emas seberat 74 kilogram dan uang miliaran rupiah membuat shock publik. Rasanya cukup buat gaji pegawai paruh waktu atau gaji guru dan dosen di wilayah tertinggal. Pendeknya berguna di situasi serba kekurangan dewasa ini.

 

Sebenarnya, publik jenuh melihat gejala korupsi, suap, dan penggelapan harta negara tiap saat. Kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jaksa, dan polisi yang bahkan saling menangkap dinilai hanya sandiwara. Tak ada ending-nya. Faktanya, publik dialihkan dari satu kasus ke perkara berikutnya. Neorosains publik cepat sekali redup dan lelah mengulik tiap peristiwa. Belum lagi jika pelakunya lenyap, disanksi ringan, hingga bebas.

 

Jangan tanya barang bukti. Ratusan, miliaran, hingga triliunan rupiah bisa muncul tiba-tiba di atas meja. Disusun rapi, lalu kembali ke bank bila publik telah puas menyaksikan di media sosial. Publik tak paham ke mana emas batangan, serbuk narkoba, kayu gelondongan, hingga uang miliaran rupiah. Apakah tiba di gudang pemerintah atau jatuh kembali ke pasar gelap.

 

Publik tak paham kinerja penegak hukum sebagai pembersih kejahatan. Apakah besaran tersangka di penjara adalah ukurannya ataukah minimnya kejahatan indikatornya. Bila yang pertama, maka para penyapu kejahatan mesti menangkap sebanyak mungkin. Tukinnya dihitung dari banyaknya penjahat, bukan sekedar menaikkan tanpa beban tugas yang memadai.

 

Bila yang kedua, maka tukin penegak hukum dihitung dari kosongnya penjara dari pelaku kejahatan. Makin kosong makin tinggi tukinnya, karena mampu mencegah terjadinya kejahatan, bukan sebaliknya. Kesulitan kita menemukan sapu bersih untuk lantai kotor. Faktanya para penegak hukum menjadi bagian dari gejala korupsi, suap, dan penghilangan aset negara. Ke mana lagi publik berharap datangnya ratu adil.

 

Publik kehilangan keteladanan. Satu hal yang kian sulit ditemukan di kalangan elit. Meski pernah ada di suatu masa. Menemukan polisi jujur sekelas Hoegeng sama sulitnya memburu Riza Khalid. Kalaupun ada, berguguran di tengah jalan. Sejarah mengujinya dari rayuan adigung, adigang dan adiguna. Lolos diberi jam Rolex, belum tentu di jam-pidus. Kekuasaan cenderung korup, kata Lord Acton.

 

Menemukan jaksa jujur seperti Baharuddin Lopa jauh lebih sulit dibanding menemukan uang di Brankas. Mereka ada, namun kurang dibutuhkan sebab bisa mengganggu kenyamanan. Sejak awal, pemerintahan dibentuk untuk melindungi rakyat. Hukum dibuat untuk semuanya. Demikian kritik Locke pada Hobbes yang mengecualikan hukum hanya untuk rakyat, tidak bagi yang memerintah.

 

Dengan begitu kebohongan pemerintah akan sama ganjarannya dengan kebohongan setiap warga negara. Implikasi politiknya, publik tak memilihnya, atau memberhentikan lewat angket dan mosi tak percaya oleh wakilnya. Disitu mekanisme hukum dan politik bekerja. Bila jaksa, polisi, hakim, dan pengacara tiap waktu memperlihatkan dengan telanjang ketidakpatuhan hukum, lalu untuk apa mengharap rakyat tunduk pada hukum? Kita seakan hidup dalam situasi natural of laws.

 

Hukum perlu penegakan. Ia butuh engkol sebagai tulang aturan dengan hasil akhir keadilan. Tanpa penegakan, hukum hanya simbol pemerintahan pasif. Ia aktif manakala hukum dijalankan. Untuk menjalankan kita butuh sapu yang bersih. Sapu bersih adalah prasyarat penegakan hukum. Tanpa itu berulang kali kita mendapati lantai pemerintahan tetap kotor. Demikian seterusnya, tiap kali sapu diganti, kenyataan lantai tetap kotor.

 

Kita paham bahwa bersih dan kotor adalah fenomena alami. Tak ada satupun pembaharu sekelas nabi sekalipun yang mampu menghilangkan kotoran di dunia ini. Begitu bersih dan mereka pergi, kotoran baru datang lagi. Itulah mengapa perlu sapu untuk membersihkan tiap saat. Tak ada aktivitas sekalipun pasti berdebu, apalagi dalam dunia pemerintahan yang padat kesibukan. Kita perlu sapu agar jalan pemerintahan bersih dan terang. Dalam ikatan sapu terdiri dari sejumlah lidi bersih. Andai aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, hakim, dan pengacara menjadi lidi dalam simpul sapu bersih, maka ruang-ruang pemerintahan akan tampak berkilau. Layanan akan sehat dan terang-benderang.(*)

 

*) Penulis saat ini menjabat  Ketua Harian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)