Bahlil: Wacana Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10 Belum Diputuskan

JAKARTA – Pemerintah belum menetapkan kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan untuk memastikan penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, hingga kini belum ada keputusan final mengenai pembatasan tersebut. Dengan demikian, mekanisme pembelian Pertalite masih berlangsung seperti biasa.

“Pembatasan Pertalite sekarang masih dalam kajian. Kalau keputusan kajiannya belum ada, ya masih seperti sekarang,” ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Bahlil menjelaskan, ketentuan pembelian BBM saat ini masih memberikan kuota hingga 200 liter per hari untuk bus dan truk. Sementara kendaraan biasa memiliki batas pembelian maksimal 50 liter per hari.

Menurutnya, kajian pembatasan bagi kelompok desil 9 dan 10 merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki penyaluran subsidi agar manfaatnya lebih banyak diterima masyarakat yang membutuhkan.

Bahlil menilai masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10 masuk kategori mampu. Karena itu, kelompok tersebut dinilai tidak seharusnya menjadi penerima manfaat utama subsidi BBM.

“Kalau desil 9 dan 10 itu seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi, masa kita mau pakai subsidi? Yang sudah mampu jangan mengambil hak rakyat. Subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang memang berhak,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengungkapkan pemerintah tengah membahas opsi pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Bahlil dalam pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Purbaya menyebut pembatasan subsidi untuk kelompok desil 9 dan 10 berpotensi diterapkan secara bertahap. Pemerintah masih mempersiapkan skema agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai sasaran.

“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk tingkat atas, mungkin desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya memperkirakan kebijakan tersebut dapat mulai diterapkan menjelang akhir 2026. Namun, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan waktu maupun mekanisme resmi penerapannya.