Fraksi PSI Minta Pemkot Realistis

SETU - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyoroti penambahan Rp 102,7 miliar pada APBD Perubahan 2026 Kota Tangsel. PSI meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel cermat dalam menyusun usulan penambahan anggaran.

 

 Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Tangsel dari Fraksi PSI, Alexander Prabu dan Steven Jansen menilai, penambahan anggaran harus disertai perencanaan yang jelas agar dapat direalisasikan secara optimal.

 

 Alexander Prabu mengatakan, penambahan anggaran dalam APBD Perubahan memiliki mekanisme yang harus dipenuhi. Namun, menurut dia, aspek yang tidak kalah penting adalah kejelasan penggunaan anggaran tersebut.

 

 “Penambahan anggaran memang ada mekanismenya, namun perlu tahu secara jelas penggunaannya,” kata Alexander, Senin (24/8).

 

 Ia menilai, waktu pelaksanaan menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian Pemkot Tangsel. Sebab, menurutnya, anggaran tambahan tersebut harus dapat direalisasikan hingga batas akhir tahun anggaran 2026.

 

 “Kami dari Fraksi PSI DPRD Tangsel mengingatkan kepada Pemkot Tangsel agar realistis dalam mengusulkan penambahan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2026,” ujarnya.

 

 Alexander menyebut, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mendapatkan tambahan anggaran dengan nilai cukup besar. Salah satunya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diusulkan memperoleh tambahan sekitar Rp 30 miliar.

 

 Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan tambahan sekitar Rp 25 miliar. Sementara, Dinas Lingkungan Hidup memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp 15 miliar.

 

 Menurut Alexander, besarnya nilai penambahan anggaran tersebut harus diikuti dengan rincian program dan pekerjaan yang terukur. Pemkot dinilai perlu memastikan setiap anggaran memiliki target dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

 

 “Kami mengingatkan Pemkot Tangsel untuk benar-benar menggunakan anggaran tersebut dan selesai pelaksanaannya akhir Desember 2026. Ini anggaran yang besar, harus jelas penggunaannya, termasuk lokasi pekerjaan, bentuk penanganan, hingga waktu pelaksanaannya seperti apa,” tegasnya.

 

 Alexander juga meminta Pemkot Tangsel tidak mengabaikan aspek kualitas pekerjaan hanya karena mengejar batas waktu pelaksanaan anggaran. Menurut dia, percepatan pekerjaan tidak boleh mengorbankan mutu hasil pembangunan.

 

 “Apakah selesai? Kalaupun selesai, saya minta agar kualitas harus bagus, jangan hanya mengejar target lalu sembarangan saja pengerjaannya,” katanya.

 

 Anggota Fraksi PSI lainnya, Steven Jansen turut mempertanyakan kesiapan Pemkot Tangsel dalam merealisasikan penambahan anggaran tersebut. Ia menegaskan, bahwa fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran harus dilakukan secara cermat.

 

 Steven mengatakan, dirinya tidak ingin penambahan anggaran hanya disetujui tanpa memastikan terlebih dahulu program yang akan dibiayai. Menurutnya, setiap rupiah dari anggaran daerah harus memiliki peruntukan yang jelas dan tepat sasaran.

 

 “Saya sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Tangsel dan juga Ketua DPD PSI Tangsel tidak ingin sekadar menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut, tapi perlu memastikan peruntukannya agar tepat sasaran,” ujar Steven.

 

 Ia juga mengingatkan adanya risiko anggaran tidak terserap apabila perencanaan dan pelaksanaan program tidak disiapkan secara matang. Kondisi tersebut, kata Steven, dapat berujung pada munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). “Saya mengingatkan jangan sampai anggaran yang diusulkan tersebut malah menjadi SiLPA,” pungkasnya.

 

 Fraksi PSI DPRD Tangsel berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat menghasilkan keputusan anggaran yang realistis, terukur, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaannya juga dinilai penting agar tambahan anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.