Mahasiswa Bakar Hiasan Gapura Dan Ban Bekas Hingga Ricuh

PANDEGLANG - Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan eksternal Cipayung Plus, yakni PMII, HMI, IMM, GMNI, dan organisasi lainnya, menggelar aksi demonstrasi atau unjuk rasa di sejumlah titik di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, Kamis (3/9), sekitar pukul 14.00 WIB.

 

Usai di depan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, ratusan mahasiswa merangsek ke halaman Kantor DPRD Pandeglang, dan berakhir di Pendopo Negara Bupati Pandeglang, sekitar pukul 18.30 WIB.

 

Pantauan Tangsel Pos, saat di halam Gedung DPRD Pandeglang, sejumlah mahasiswa sempat mencoba menerobos masuk ke dalam gedung DPRD, namun dihalau petugas kepolisian dan personel Satpol PP Pandeglang yang melakukan pengamanan di lokasi.

 

Aksi unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan ketika massa berupaya menerobos masuk ke dalam gedung DPRD Pandeglang tersebut. 

 

Bahkan, sebuah hiasan gapura yang terbuat dari pohon bambu di depan pintu masuk DPRD dirobohkan dan kemudian dibakar bersamaan dengan ban bekas. Kepulan asap hitam pekat dari pembakaran ban turut mewarnai jalannya aksi demonstrasi tersebut.

 

 

Setelah beberapa jam, para mahasiswa akhirnya ditemui langsung oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Pandeglang. Mereka kemudian menyampaikan aspirasinya secara tertib di hadapan unsur pimpinan dan anggota legislatif tersebut.

 

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa juga menyodorkan pakta integritas untuk ditandatangani oleh pimpinan DPRD Pandeglang di hadapan massa aksi.

 

Salah seorang orator aksi, Khoerul Muslim, mengatakan, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi sorotan dalam demonstrasi tersebut. Di antaranya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi pajak dan retribusi, belanja pegawai, pembangunan, serta efektivitas fungsi DPRD Pandeglang.

 

“PAD seharusnya menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Namun, jika potensi pendapatan tidak dikelola secara optimal, maka fiskal Pandeglang tidak akan meningkat,” katanya.

 

Menurut dia, Pemkab Pandeglang harus memiliki komitmen yang lebih kuat dalam meningkatkan PAD sekaligus memastikan tidak terjadi kebocoran dalam pengelolaannya. “Pemkab Pandeglang harus memastikan tidak ada kebocoran dalam pengelolaan PAD,” tegasnya.

 

Koordinator aksi lainnya, Ilham, mengatakan terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Salah satunya mendesak Bupati Pandeglang mencopot kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai gagal memenuhi target PAD.

 

Mahasiswa juga menuntut DPRD Pandeglang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengelola parkir, pariwisata, pasar, hotel, restoran, serta perusahaan yang dinilai tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

 

“Kami juga menuntut DPRD Pandeglang menghapus anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar Rp 1,1 miliar, dan mengalihkannya untuk kegiatan lain yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

 

Sementara, Ketua DPRD Pandeglang, A Khotibul Umam, menyambut baik aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa. Ia mengatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan ditindaklanjuti.

 

“Kami siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa ini,” tegasnya di hadapan ratusan mahasiswa.