Kemenkeu Siapkan Dana, Utang Whoosh Dipastikan Bisa Dibayar

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kereta cepat Whoosh. Pembayaran tersebut akan dilakukan setelah proses pengalihan pengelolaan kereta cepat kepada pemerintah rampung pada pertengahan September 2026.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak perlu mencari investor baru untuk memenuhi kewajiban utang tersebut. Dana pembayaran telah tersedia melalui perusahaan Special Mission Vehicle (SMV) atau Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Enggak, sudah ada uangnya,” ujar Purbaya, dikutip dari Antara, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, setelah proses pengalihan selesai, kewajiban terkait utang kereta cepat akan ditangani oleh salah satu SMV atau BLU di bawah Kemenkeu.

Purbaya menyebut kemampuan keuangan perusahaan tersebut cukup kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Bahkan, terdapat perusahaan SMV yang mampu mencatat keuntungan sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun per tahun.

Sementara itu, SMV yang nantinya ditugaskan menangani pengelolaan kereta cepat disebut memiliki keuntungan bersih sekitar Rp800 miliar per tahun.

“Cukuplah untuk bayar utang yang ada sekarang. Nanti kita hitung,” katanya.
Purbaya menjelaskan, pengalihan kereta cepat kepada Kemenkeu tidak disertai transaksi pembayaran kepada Danantara Indonesia.

Dalam skema tersebut, Kemenkeu akan menerima penyertaan ekuitas dengan nilai nol rupiah. Sebagai konsekuensinya, kementerian akan mengambil alih tanggung jawab atas kewajiban utang kereta cepat.

“Enggak ada. Itu kan dana penyertaan ekuitas dikasih ke saya, nol rupiah. Kan saya nanggung utang ke depannya. SMV saya menanggung utang ke depannya. Jadi enggak ada cost-nya buat saya,” jelas Purbaya.

Ia menambahkan, pemerintah akan terlebih dahulu menghitung secara menyeluruh total kewajiban yang harus dipenuhi setelah proses pengalihan kereta cepat selesai.

Selanjutnya, Kemenkeu akan menentukan perusahaan yang berada di bawah kementerian tersebut untuk menangani kewajiban pembayaran utang.

“Yang jelas kami enggak bayar, kami enggak bayar ke Danantara untuk penyerahan ini,” tegas Purbaya.

Meski demikian, Purbaya belum mengungkapkan perusahaan SMV yang akan ditunjuk untuk menangani kewajiban pembayaran utang kereta cepat tersebut.