Membenahi Alamat Kritik Kepada Pemerintah

KRITIK terhadap pemerintah seperti kutukan. Telah ada sejak purba sampai esok lusa. Ia mungkin tabu dalam teokrasi dan monarki. Tapi tidak bagi demokrasi yang menuntut tanggung jawab politik dan moral. Tanggung jawab politik adalah konsekuensi atas pilihan. Pilihan yang didasarkan pada rasionalitas konstituen. Sementara tanggung jawab moral adalah konsensus nilai yang relatif mengikat.

 

Sebaik apapun pemerintah, ia menjadi objek dan subjek paling bertanggung jawab untuk hampir semua perkara di dunia ini. Ia punya kewajiban konstitusional dan norma di hadapan warga dan nilai yang diyakini. Dalam konteks itu, kritik jamak dialamatkan pada aktor, organisasi, sistem, dan relasinya pada warga. Variabel itu merupakan objek formal pemerintahan dari unsur negara yang menjadi pusat perhatian ilmuwan seperti Finer (1948).

 

Aktor merujuk pada segi kepemimpinan. Perilaku dan tindakan pemimpin (act) menjadi faktor utama keberhasilan pemerintahan. Mereka menjadi focus of interest dalam arena pemerintahan (actris). Sukses tidaknya pemerintahan bergantung pada minoritas elit. Di tangan pemimpin hebat, warga pandir dapat dibuat pintar. Sebaliknya, di tangan pemimpin goblok, warga pintar sekalipun bisa bernasib dungu.

 

Di tangan pemimpin andal, Singapura, New Zealand, Swiss, dan Jepang dengan sumber daya terbatas, berubah. Sisanya, seperti kata Machiavelli, kita hanya butuh jenderal beruntung dibanding hebat. DNA utama kepemimpinan adalah integritas. Tanpa itu, kepemimpinan hanya memperlihatkan pengkhianatan. Ia hidup dalam sifat autis, apatis, dan atheis. Super sibuk, tak peduli, dan tuna spiritualitas.

 

Kritik kedua diarahkan pada cara pemerintah mengelola kekuasaan. Organ-organ pemerintah tak hanya tambun, juga dinilai gagal menerjemahkan teks kebijakan ke ranah empirik yang kontekstual. Organisasi bukan hanya terkesan arogan, juga obesitas. Efeknya tak hanya sulit bergerak karena gagal diet, juga menyedot gula anggaran dibanding kinerjanya. 

 

Organisasi dipenuhi beban dibanding tanggungjawab. Organisasi mengidap logika tabola-bale. Desentralisasi justru membuat organ di daerah terlihat tirus sebab kurang gizi. Sebaliknya, lemak di pusat kian membesar lewat argumen efisiensi. Lebih dari itu organisasi diisi jatah kekuasaan dibanding aparatus kompeten. 

 

Efeknya, organisasi lebih sering dipandu insting oleh kaum amatiran dibanding  pengetahuan oleh kelompok terdidik. Di tengah upaya negara lain berupaya mengurangi beban organisasi sebagai dampak digitalisasi, kita masih percaya bahwa mengangkat pegawai paruh waktu jauh lebih efektif menggerakan birokrasi.

 

Padahal, teknologi tak hanya memperpendek jarak, juga mengurangi patologi yang sangat personal di negara yang serba birokratis. Akibatnya, kantor lebih dipenuhi gosip dibanding output yang terukur. Kritik ketiga diletakkan pada sistem berpemerintahan. Kompatibilitasnya dipersoalkan ketika berhadapan dengan realitas. Entah itu cara kita memilih presiden, wakil rakyat, kepala daerah hingga kepala desa.

 

Kita tak henti mencari bentuk dengan pola uji coba. Berbagai mekanisme dipraktikkan dengan alasan dan kepentingan. Pada akhirnya Ia ditentukan bukan oleh rakyat, tapi elit pemenang lewat partai politik. Kritik terakhir berkaitan dengan relasi pemerintah dan pemegang daulat. Dissosiasi yang terus melebar disebabkan menyusutnya public trust. Tentu saja akumulasi ketidakpuasan aktor, organ, dan cara bekerjanya sistem.

 

Bila aktor kehilangan sense menangkap aspirasi, organisasi gagal menjangkau bagian terlemah di ujung kampung, dan sistem tak kompatibel dengan realitas kesahajaan kita, disitulah alamat kritik yang perlu dibenahi.(*)

 

*) Penulis merupakan Ketua Harian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dan Guru Besar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)