Pemkot Serang Gunakan Riset Ilmiah Sebagai Basis Kebijakan Pembangunan

SERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mendorong penguatan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu langkah strategis tersebut dilakukan melalui penyusunan Survei Kebutuhan Masyarakat (SKM) Kota Serang Tahun 2026.  Survei ini menjadi instrumen penting untuk memetakan aspirasi, mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, sekaligus menentukan sektor pembangunan yang membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah.

 

Kepala Bapperida Kota Serang, W. Hari Pamungkas mengatakan, melalui SKM 2026, Bapperida memiliki bahan evaluasi berbasis data untuk mendukung penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Serang. “Pelaksanaan survei ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga program pemerintah tidak hanya disusun berdasarkan pendekatan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan yang dirasakan langsung oleh warga,” ungkap Hari Pamungkas, Sabtu (10/10/2026).

 

Berdasarkan dokumen hasil akhir SKM Kota Serang 2026, penelitian menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif (mixed methods) dengan survei lintas waktu tunggal (cross-sectional). Kajian melibatkan 204 responden yang tersebar di enam kecamatan, yakni Kecamatan Serang, Cipocok Jaya, Curug, Walantaka, Taktakan, dan Kasemen.

 

Responden berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, pekerjaan, serta lama tinggal di Kota Serang. Keragaman tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah. Sebanyak 45,2 persen responden diketahui telah tinggal di Kota Serang lebih dari 20 tahun. Kondisi ini memberikan perspektif masyarakat yang memiliki pengalaman panjang dalam merasakan perkembangan pelayanan publik dan pembangunan kota.

 

“Hasil survei diharapkan dapat melengkapi aspirasi yang selama ini dihimpun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sekaligus memperkuat penerapan perencanaan pembangunan berbasis bukti atau evidence-based planning,” harapnya.

 

Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Jadi Perhatian

 

Ia menjelaskan, hasil SKM 2026 memperlihatkan bahwa sejumlah sektor pelayanan publik masih memiliki kesenjangan antara tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat prioritas kebutuhan pembangunan. Pada sektor pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan, tingkat kepuasan masyarakat tercatat sebesar 74,05 persen, sementara tingkat prioritas mencapai 91,08 persen.

 

Kesenjangan sebesar 17,03 poin tersebut menunjukkan masih tingginya harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dasar, terutama drainase, jalan, pelayanan air bersih, serta pengelolaan sumber daya air. Kondisi drainase menjadi salah satu perhatian utama dengan tingkat kepuasan 69,4 persen dan tingkat prioritas 96,1 persen.

 

Sementara itu, pada sektor pendidikan, rata-rata tingkat kepuasan mencapai 75,84 persen, sedangkan tingkat prioritas sebesar 86,77 persen. Masyarakat memberikan perhatian pada kualitas fasilitas sekolah, pemanfaatan teknologi pembelajaran, bantuan pendidikan, serta kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Di bidang kesehatan, tingkat kepuasan tercatat sebesar 79,43 persen dengan tingkat prioritas mencapai 89,90 persen. Beberapa aspek yang memerlukan penguatan antara lain kemudahan penggunaan BPJS Kesehatan, ketersediaan obat, dan penanganan stunting.

 

Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan Kota Serang perlu terus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

 

Ketenagakerjaan dan Penanganan Sampah Perlu Penguatan

 

Selain infrastruktur dan pelayanan dasar, hasil SKM Kota Serang 2026 juga menempatkan ketenagakerjaan sebagai salah satu sektor yang memerlukan perhatian.

 

Rata-rata kepuasan masyarakat terhadap sektor ketenagakerjaan tercatat 74,18 persen, sedangkan tingkat prioritas mencapai 89,14 persen.

 

Indikator penyediaan lapangan kerja memiliki tingkat kepuasan 70,9 persen dan tingkat prioritas 93,2 persen. Hal tersebut menunjukkan pentingnya perluasan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan hubungan antara pendidikan dengan kebutuhan dunia industri.

 

Sementara itu, pada sektor lingkungan hidup, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 78,10 persen dan tingkat prioritas sebesar 88,03 persen. Pengelolaan sampah menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Tingkat kepuasan pada indikator pengelolaan sampah dan fasilitas persampahan tercatat 71,8 persen, sedangkan tingkat prioritas mencapai 92,6 persen. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya peningkatan fasilitas persampahan, optimalisasi pengangkutan sampah, serta penguatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.(*)