BGN Uji Coba Prasmanan MBG, Anggaran Bakal Bertambah

JAKARTA - Wacana penerapan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. Namun, ia mengingatkan, skema baru ini membutuhkan anggaran lebih besar, terutama untuk makanan dan pelayanan.

“Pastinya, harga makanan tidak bisa lagi hanya Rp 10 ribu,” ujar Irma kepada

 Redaksi, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, sistem prasmanan cocok diterapkan di sekolah yang memiliki dapur dan ruang makan memadai. Sekolah terpadu dengan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi dinilai lebih memungkinkan menjalankan skema tersebut.

Irma menjelaskan, menu prasmanan harus lebih beragam, mulai dari sayuran, buah, lauk berprotein, tahu, tempe, hingga susu dan air mineral. Kebutuhan tersebut membuat biaya penyajian tak bisa disamakan dengan sistem pembagian makanan biasa.

Selain anggaran makanan, insentif petugas juga perlu disesuaikan. Sebab, mereka harus menyiapkan makanan sejak malam hingga pagi, bahkan tetap melayani siswa saat jam makan.

“Jika masih harus melayani prasmanan di sekolah-sekolah, tentu harus ada perhitungan upah lembur,” tegasnya.
Irma mengingatkan, pelayanan prasmanan sebaiknya tidak dibebankan kepada guru atau kantin sekolah karena berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menguji coba sistem prasmanan di lebih dari 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak 5 Oktober 2026. Evaluasi dilakukan setiap hari dengan melibatkan SPPG dan sekolah untuk menilai pelaksanaan skema tersebut.