Anggaran MBG Tembus Rp173,21 Triliun hingga Oktober

JAKARTA – Pemerintah telah merealisasikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026. Program unggulan pemerintah ini telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi tersebut tercatat dalam laporan APBN KiTa yang dipaparkan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
"Sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp173,21 triliun," kata Suahasil.

Ia menjelaskan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sejumlah pembenahan sejak Juli 2026 untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Langkah tersebut mencakup perbaikan tata kelola, pengelolaan, serta pengawasan operasional SPPG.

Pengawasan juga diperketat untuk memastikan bantuan makanan bergizi tepat sasaran. BGN melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan serta mengaktifkan 1.500 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

Selain itu, pemerintah memperkuat standar keamanan pangan melalui uji coba sistem penyajian prasmanan di sekolah. Penggunaan bahan pangan dan tenaga kerja lokal juga terus dioptimalkan.

Suahasil mengapresiasi berbagai pembenahan tersebut karena dinilai dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, terutama di wilayah perdesaan.

Menurutnya, program tersebut membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku industri makanan dan minuman.

Pemerintah pun berupaya memperpendek rantai distribusi pangan agar produsen dapat terhubung langsung dengan pelaksana program. Dengan begitu, hasil produksi bisa terserap tanpa harus melewati banyak perantara.

"Tidak perlu ada tengkulak atau makelar di tengah. Kita ingin petaninya senang, peternaknya mendapatkan keuntungan, dan MBG-nya memperoleh bahan pangan dengan kualitas yang baik," ujar Sudaryono.

Ia menekankan, rantai pasok harus dikelola secara efisien, transparan, dan terkendali. Distribusi yang terlalu panjang berpotensi meningkatkan biaya sehingga merugikan produsen maupun pembeli.

"Kalau bisa lebih cepat dan harus bisa dikontrol. Yang memproduksi harus untung, kemudian yang membeli juga tidak boleh rugi. Di situlah peran negara," tegasnya.

Sudaryono menambahkan, MBG dapat menciptakan kepastian pasar bagi produk pertanian dan peternakan. Dengan penyerapan dalam skala besar, program ini diharapkan mampu mendorong produksi pangan sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal.