Bahlil Berburu Minyak hingga Afrika

JAKARTA - Konflik di Timur Tengah memaksa Indonesia mencari sumber pasokan minyak alternatif. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun melobi sejumlah negara, termasuk di Afrika, untuk mengamankan kebutuhan energi nasional di tengah terganggunya jalur distribusi minyak dunia.

Bahlil mengatakan, penutupan Selat Hormuz berdampak pada pasokan minyak Indonesia. Sebelumnya, sekitar 23 persen pasokan minyak mentah (crude oil) Indonesia berasal dari jalur tersebut. Kondisi Arab Saudi yang turut terdampak konflik semakin menambah tekanan terhadap pasokan.

Situasi ini membuat pemerintah harus bergerak mencari sumber minyak baru. Bahlil mengaku aktif menjalin komunikasi dengan berbagai negara agar kebutuhan minyak dalam negeri tetap terpenuhi.

"Dulu kita punya, 23 persen crude dari Selat Hormuz. Sekarang dengan Arab Saudi lagi kena begini, nambah lagi. Makanya Menteri ESDM nggak bisa tidur terlalu panjang, karena harus lobi mencari minyak di mana-mana," kata Bahlil dalam Rakernas III HIPPI 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Dalam upaya tersebut, Bahlil juga melobi pejabat energi dari sejumlah negara Afrika. Ia bahkan melontarkan candaan untuk mencairkan suasana saat bernegosiasi.

"Jadi, pada saat saya lobi dengan mereka, saya bilang kita ini saudara," ujarnya.

Pemerintah membuka peluang kerja sama pembelian minyak mentah dari negara mana pun, dengan mempertimbangkan harga yang kompetitif dan kepastian pasokan. Indonesia sebelumnya juga mengimpor minyak mentah dari Rusia melalui skema kerja sama antarpemerintah (government-to-government/G2G).

Untuk mempercepat pengadaan, Kementerian ESDM menerapkan metode hunting, yakni mencari langsung negara yang memiliki kelebihan pasokan minyak. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan, metode ini ditempuh setelah mekanisme lelang tidak mendapat peserta sejak konflik Timur Tengah terjadi.

Pemerintah juga berupaya menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak membebani masyarakat. Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026.

"Bagaimana caranya kita jagain untuk tidak naik, dan saya janji BBM untuk subsidi tidak akan naik sampai Desember," tegasnya.

Genjot Etanol Kurangi Impor
Selain berburu pasokan minyak, pemerintah menyiapkan strategi jangka panjang untuk menekan ketergantungan terhadap impor bensin melalui pengembangan etanol.

Bahlil menyebut kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Sementara itu, produksi dalam negeri baru berkisar 18–19 juta kiloliter sehingga kekurangannya masih harus dipenuhi dari impor.

Pemerintah merencanakan penerapan mandatori etanol secara bertahap hingga E50. Persiapan menuju 2028 terus dimatangkan dengan mempertimbangkan kesiapan industri dan ketersediaan bahan baku lokal.

"Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh," tegas Bahlil.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah memetakan potensi bahan baku di Jawa, Sumatera, dan Papua. Pada penerapan E20, kebutuhan etanol diperkirakan mencapai 8 juta kiloliter, dengan bahan baku utama singkong, tebu, dan jagung.

Pemenuhannya diperkirakan membutuhkan sekitar 1 juta hektare lahan singkong, 1,1 juta hektare untuk tebu, dan 1 juta hektare untuk jagung. Pemerintah berencana memanfaatkan lahan area penggunaan lain (APL) serta hak guna usaha (HGU) telantar, dengan pengelolaan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sumber alternatif juga dikembangkan. Proyek percontohan sorgum manis berjalan di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan pengolahan aren di Kamojang memiliki kapasitas produksi 1.000 liter per hari.

Upaya mengurangi impor energi juga dilakukan melalui mandatori biodiesel B50 yang mulai diterapkan pada 9 Juli 2026. Program ini diklaim menghemat devisa sekitar Rp170 triliun dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, pemanfaatan sawit lokal untuk biodiesel turut mendorong penghematan devisa dan memperkuat penggunaan sumber daya dalam negeri.