Tembus Rp8,68 Triliun, Garuda Institute Apresiasi Lampauan Target PNBP di Ditjen Imigrasi

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan  (Kemeninpas), per Senin 12 Oktober 2026 mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,68 triliun atau 101,88 persen dari target. Direktur Garuda Institute, Erlan Nopri mengapresiasi, capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Ditjen Imigrasi melampaui target PNBP merupakan indikator positif dari kinerja kelembagaan di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.

 

“Capaian PNBP Rp8,68 triliun merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan kinerja keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap penerimaan negara dan penguatan kapasitas fiskal pemerintah,” ujar Erlan dalam keterangan pers yang diterima tangselpos.id, Kamis (15/10/2026).

 

Ia menilai, pencapaian tersebut semakin bermakna karena realisasi penerimaan telah melampaui target ketika tahun anggaran 2026 belum berakhir. “Angka Rp8,68 triliun tersebut merupakan data per 12 Oktober 2026. Artinya, masih ada waktu lebih dari dua bulan untuk mengoptimalkan kinerja hingga akhir tahun. Kami melihat potensi penerimaan masih dapat bertambah, tentu dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan kemudahan akses bagi masyarakat,” tegasnya.

 

Menurut Erlan, peningkatan PNBP keimigrasian harus dipahami bukan semata-mata sebagai keberhasilan mengumpulkan penerimaan, melainkan juga sebagai bagian dari kerja pelayanan publik yang semakin efektif dan responsif bagi masyarakat maupun dunia usaha.

 

Ia menambahkan, kebijakan keimigrasian memiliki keterkaitan erat dengan sektor pariwisata, investasi, perdagangan, dan mobilitas internasional. Pelayanan visa, paspor, izin tinggal, serta berbagai layanan keimigrasian lainnya dapat mendukung kelancaran aktivitas wisatawan mancanegara, investor, tenaga profesional, dan pelaku usaha yang berkontribusi terhadap perputaran ekonomi nasional.

 

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menilai bahwa kebijakan keimigrasian turut mendukung kedatangan wisatawan dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Dalam konteks tersebut, Erlan menilai bahwa keberhasilan meningkatkan penerimaan negara perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pengawasan orang asing, penegakan hukum, dan perlindungan kepentingan nasional. “Imigrasi berada pada posisi strategis karena berhubungan langsung dengan mobilitas orang lintas negara. Capaian PNBP adalah bukti peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Erlan menilai kinerja Ditjen Imigrasi tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dalam implementasinya, reformasi birokrasi di bidang keimigrasian tercermin melalui pelayanan yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

 

Menurutnya, capaian penerimaan negara yang melampaui target harus menjadi momentum untuk memperkuat reformasi kelembagaan secara berkelanjutan. Keberhasilan tersebut perlu ditopang oleh digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur yang memungkinkan, pengawasan internal yang efektif, serta sistem pengaduan masyarakat yang responsif.

 

Ia berharap Ditjen Imigrasi dapat mempertahankan tren positif tersebut hingga akhir 2026 dan menjadikannya sebagai fondasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi berkala, inovasi pelayanan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinilai penting untuk memastikan capaian saat ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

 

“Kami berharap capaian ini terus dijaga dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Lebih penting juga adalah memastikan bahwa setiap peningkatan kinerja penerimaan negara beriringan dengan penguatan integritas, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas. Itulah esensi reformasi birokrasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tutup Erlan.(*)