DBD di Jaksel Tembus 1.314 Kasus, Pemprov DKI Diminta Gerak Cepat

JAKARTA — Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta Selatan (Jaksel) mencapai 1.314 kasus sejak Januari hingga awal Oktober 2026. Meski kenaikannya dinilai masih mengikuti pola musiman, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak memperkuat pencegahan agar penularan tidak meluas.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, perkembangan kasus DBD terus dipantau setiap bulan dan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Kalau lonjakan kasus DBD sejauh ini masih sesuai dengan pola musiman. Jadi DBD itu memang akan naik turun sesuai dengan iklim, sesuai dengan cuaca, jadi ada polanya,” kata Ani di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Meski masih dalam pola musiman, Dinkes DKI memastikan upaya pencegahan tetap berjalan. Langkah tersebut dilakukan melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat.

Terkait laporan 1.314 kasus DBD di Jaksel serta lima kematian di Jakarta Timur (Jaktim), Ani mengaku akan memeriksa kembali data tersebut. Dia menyebut, hingga kini pihaknya belum menerima laporan kematian akibat DBD.

“Di data kami belum ada laporan tentang kasus DBD yang meninggal. Nanti saya akan cek lagi sumbernya dari mana,” ujarnya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Suku Dinas Kesehatan Jaksel Fitria Ramdhita mengingatkan masyarakat agar melakukan PSN secara rutin, serentak, dan berkelanjutan, minimal sekali dalam sepekan.

Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan lingkungan, memastikan tidak ada genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk, serta mengenali gejala DBD. Warga yang mengalami gejala mengarah pada DBD diimbau segera memeriksakan diri agar mendapat penanganan sedini mungkin.

Fitria menjelaskan, pengasapan atau fogging bukan langkah utama dalam pencegahan DBD. Tindakan tersebut menjadi pilihan terakhir setelah ditemukan kasus positif dan dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE).

“Cairan fogging mengandung bahan kimia yang berisiko memicu gangguan pernapasan hingga penyakit lainnya jika digunakan berlebihan,” katanya.

Dinkes Diminta Tak Andalkan Warga
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendesak Pemprov DKI bergerak cepat menyikapi tingginya kasus DBD di Jaksel. Menurutnya, angka tersebut harus menjadi peringatan untuk memperkuat pengendalian penularan, bukan sekadar statistik.

“Dengan jumlah 1.314 kasus, Pemprov harus bergerak cepat dalam melakukan pencegahan. Tujuannya agar kasus DBD tidak bertambah,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Yuke menegaskan, tanggung jawab pencegahan tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Pemprov DKI dan jajaran Sudinkes harus mengimbanginya dengan pengawasan serta fasilitas pendukung yang memadai.

“Saya mendesak Pemprov DKI Jakarta dan Sudinkes agar tidak hanya menyerahkan beban pencegahan kepada masyarakat. Imbangi dengan pengawasan dan fasilitas pendukung yang memadai,” tegasnya.

Dia mendorong penguatan PSN 3M Plus, yakni menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas, disertai pelaksanaan program Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik (Jumantik) secara konsisten.

Selain itu, Sudinkes Jaksel diminta mengoptimalkan pengendalian populasi nyamuk, terutama di wilayah rawan penularan. Kesiapan fasilitas kesehatan juga harus dipastikan, mulai dari ketersediaan ruang rawat, sarana medis, hingga obat-obatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD).

Yuke berharap, langkah pencegahan yang lebih terarah dan didukung kesiapan layanan kesehatan dapat menekan penambahan kasus sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman DBD.