Prabowo Buka Pintu Bantuan Asing untuk Padamkan Karhutla

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan internasional untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah kini membahas teknis penerimaan bantuan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, persetujuan Presiden membuka peluang bagi negara lain untuk membantu pemadaman karhutla, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan persetujuannya,” kata Arrmanatha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Pria yang akrab disapa Tata itu menjelaskan, pembahasan teknis bantuan internasional masih berlangsung di tingkat BNPB.
“Dalam proses pembahasan di level teknis dengan BNPB,” ujarnya.

Di tengah meluasnya kebakaran, pemerintah mengerahkan sekitar 60 ribu personel dengan dukungan berbagai peralatan dan metode pemadaman. Indonesia juga rutin melaporkan perkembangan penanganan karhutla melalui mekanisme ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC), terutama terkait dampak kabut asap lintas negara.

“Kita telah memenuhi seluruh kewajiban untuk menyampaikan pelaporan secara reguler,” tutur Tata.

Jepang dan Malaysia Siap Membantu
Bantuan asing bukan hal baru dalam penanganan karhutla di Indonesia. Jepang sebelumnya mengerahkan tiga helikopter angkut CH-47 Chinook dan ratusan personel untuk membantu pemadaman di Kalimantan.

Operasi yang dimulai pada 16 September 2026 itu mencakup lebih dari 40 kali pemadaman melalui udara atau water bombing, dengan total sekitar 220 ton air. Misi bantuan Jepang berakhir pada 29 September 2026.

Malaysia juga telah menawarkan bantuan. Saat menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Bogor, Jumat (18/9/2026), Prabowo menyambut positif tawaran tersebut.

Malaysia berencana mengerahkan satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 anggota tim pemadam kebakaran untuk membantu mengatasi kebakaran di Kalimantan.

Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi mengatakan, pemerintah akan terlebih dahulu memetakan kemampuan dan aset yang tersedia di dalam negeri sebelum menentukan kebutuhan bantuan dari luar.

“Setelahnya, kita lihat bantuan dari luar negeri yang bisa segera kita manfaatkan bersama,” katanya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Kristomei menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah. Beban pemadaman tidak bisa hanya diserahkan kepada BNPB.
“Jangan hanya BNPB saja. Kalau hanya BNPB, ya tidak akan mampu,” ujarnya.

DPR Minta Pemerintah Tak Ragu
Dukungan terhadap penerimaan bantuan internasional juga datang dari DPR dan DPD. Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah tidak sungkan menerima bantuan, khususnya dari negara-negara ASEAN.

Menurut dia, kolaborasi regional penting karena karhutla berpotensi memburuk menjelang akhir tahun dan berlanjut hingga Maret 2027. Keterlibatan negara-negara tetangga juga dinilai relevan mengingat adanya perusahaan dari kawasan ASEAN yang beroperasi di Indonesia.

“Sehingga dengan bersama, bisa lebih cepat dan efektif mengatasi karhutla,” kata Daniel, Jumat (16/10/2026).

Senada, Anggota Komisi XII DPR Syafruddin menilai penerimaan bantuan asing tidak berarti Indonesia tidak mampu menangani bencana. Prioritas utama, kata dia, adalah keselamatan masyarakat dan percepatan pemadaman agar warga terbebas dari kabut asap.

“Jangan ragu terima bantuan internasional agar api segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih,” ujarnya.

Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin menambahkan, karhutla kini bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga ancaman kesehatan masyarakat dengan dampak lintas negara.

Ia menilai Indonesia masih memiliki kapasitas untuk menangani kebakaran. Namun, bantuan negara sahabat, terutama dari ASEAN, layak dipertimbangkan jika dibutuhkan.
“Kita pernah dapat bantuan dari Jepang,” kata Sultan.