Warga Keluhkan Kesulitan Air Bersih & Pinjaman Modal Ke Anggota DPR RI

SERPONG-Persoalan akses permodalan dan keterbatasan air bersih menjadi keluhan warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) saat bertemu anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, dalam kegiatan silaturahmi dan serap aspirasi di kawasan Serpong, Senin (19/10).

 

 Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan kendala yang mereka hadapi dalam mengakses pinjaman melalui perbankan formal. Prosedur administrasi yang dinilai rumit membuat sebagian masyarakat memilih mencari pinjaman dari sumber informal, termasuk rentenir dan bank keliling.

 

 Kondisi itu menjadi perhatian Habib Idrus. Menurut dia, akses pembiayaan seharusnya dapat menjangkau masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal untuk mempertahankan maupun mengembangkan usahanya.

 

 Ia menilai, perbankan milik negara perlu mengevaluasi mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) agar lebih mudah diakses oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.

 

 "Bank-bank milik negara perlu segera membenahi skema KUR dan pembiayaan Ultra Mikro agar lebih lincah dan berkeadilan dalam menjangkau pelaku ekonomi kecil,” kata Habib Idrus.

 

 Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan formal penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal yang berpotensi membebani peminjam.

 

 Habib Idrus juga menyoroti keberadaan bank keliling yang masih menjadi pilihan sebagian warga. Ia menilai fenomena tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga keuangan dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan.

 

 “Maraknya bank keliling menunjukkan negara masih lambat hadir dalam memberi perlindungan dan keadilan akses permodalan bagi masyarakat kecil,” ujarnya.

 

 Persoalan akses keuangan tersebut juga berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan tercatat sebesar 65,43 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 75,02 persen.

 

.Sementara, data OJK per Agustus 2026 yang disampaikan dalam bahan kegiatan tersebut menunjukkan pertumbuhan kredit korporasi sebesar 22,18 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, pertumbuhan kredit UMKM tercatat 2,38 persen.

 

 Perbedaan pertumbuhan tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai tantangan pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Habib Idrus mendorong agar kebijakan pembiayaan dapat memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh modal melalui jalur formal.

 

 Selain akses permodalan, persoalan pemenuhan kebutuhan dasar juga mengemuka dalam pertemuan tersebut. Warga di kawasan Kranggan mengeluhkan keterbatasan akses air bersih dan meminta pemerintah mempertimbangkan pembangunan sumur bor komunal.

 

 Bagi warga, ketersediaan air bersih berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Karena itu, mereka berharap persoalan tersebut mendapat perhatian melalui program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan.

 

 Habib Idrus menyatakan, akan mengawal optimalisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) agar penggunaannya mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

 

 “Kami akan mengawal optimalisasi Dana Transfer ke Daerah agar pemerintah daerah mengarahkan belanja modalnya pada pemenuhan kebutuhan dasar warga,” kata Habib Idrus.