Puan Minta Pemerintah Hapus Pajak Pembalut Wanita

JAKARTA  – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mengevaluasi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pembalut wanita. Menurutnya, produk menstruasi merupakan kebutuhan dasar perempuan yang seharusnya tersedia dengan harga terjangkau.

Puan menilai pembalut bukan barang sekunder, melainkan kebutuhan biologis yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi perempuan. Karena itu, pengenaan pajak terhadap produk tersebut perlu dikaji ulang.

“Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder,” kata Puan, Kamis (5/11/2026).

Isu ini mencuat setelah masyarakat ramai mempertanyakan pajak pembalut di media sosial. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya menjelaskan, pembalut masih termasuk barang kena pajak dengan PPN efektif sebesar 11 persen.

Puan mengatakan, beban pajak tersebut berpotensi memberatkan perempuan berpenghasilan rendah dan keluarga rentan. Terlebih, kebutuhan produk menstruasi harus dipenuhi secara rutin setiap bulan.

Dia juga menyoroti praktik sejumlah negara yang telah menghapus pajak produk menstruasi. Menurutnya, Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan serupa untuk mengatasi persoalan kemiskinan menstruasi dan memperluas akses terhadap produk kesehatan reproduksi.

“Pemerintah harus memastikan tersedianya pembalut wanita dan produk reproduksi yang layak serta terjangkau untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan,” tegasnya.

Puan berharap aspirasi masyarakat, khususnya perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi, menjadi pertimbangan dalam evaluasi kebijakan. Dia menegaskan, akses terhadap kebutuhan menstruasi yang terjangkau merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender.