Pemprov Banten Perketat Pengawasan Pupuk Bersubsidi, Antisipasi Produk Palsu

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk mencegah kelangkaan, penyimpangan penyaluran, hingga peredaran produk palsu. Pengawasan dilakukan mulai dari pendataan petani penerima, pemantauan kios, hingga pengujian kualitas pupuk dan pestisida.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menegaskan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Banten 2026 di Le Dian Hotel, Kota Serang, Kamis (5/11/2026).

Deden mengatakan, pupuk bersubsidi harus diterima petani yang berhak, tersedia saat dibutuhkan, serta disalurkan sesuai alokasi dan harga yang ditetapkan.

Berdasarkan data per 1 November 2026, penyaluran pupuk bersubsidi di Banten baru mencapai 42 persen untuk urea dari alokasi 82.729 ton, 77 persen NPK dari 45.500 ton, dan 24 persen pupuk organik dari 1.770 ton.

"Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi kami untuk terus mendorong penyerapan pupuk agar lebih optimal," ujar Deden.

 

Pihaknya juga akan menggandeng penyuluh pertanian untuk mendata petani yang belum tergabung dalam kelompok tani agar bisa memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.

Di sisi lain, pengawasan kualitas pupuk dan pestisida dilakukan secara rutin setiap dua bulan. Petugas mengambil sampel produk di kios untuk diuji di pusat pengujian di Bekasi.

Saeful mengungkapkan, pihaknya pernah menemukan pestisida yang diduga palsu pada tahun sebelumnya. Produk tersebut langsung ditarik dari peredaran dan dilaporkan kepada Kementerian Pertanian.

Ia mengimbau petani lebih teliti membeli pestisida, terutama secara daring, dengan memeriksa izin edar, nomor pendaftaran, serta kesesuaian produk dengan komoditas pertanian.